Kemenko Polhukam

Ombudsman Babel menyoroti serius layanan publik di daerah blank spot, menghambat akses digital masyarakat. Kualitas PPID dan responsivitas kanal digital menjadi fokus utama pengawasan.

Pemerintah Indonesia memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk Penanganan Haji Ilegal, mencegah penipuan dan pelanggaran regulasi serta memastikan kelancaran ibadah haji 2026.

Pemerintah didesak untuk segera mempersiapkan implementasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, guna memastikan pemahaman publik dan penegakan hukum yang adil.

3 lokasi yang terdampak paling parah, yaitu Desa Geunteng dan Desa Seunong di Kecamatan Meurah Dua, serta Gampong Babah Krueng di Kecamatan Bandar Dua.

Indonesia resmi memulangkan dua narapidana narkotika berkewarganegaraan Inggris, Lindsay June Sandiford dan Shahab Shahabadi, atas dasar kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum.

Pemerintah berkomitmen penuh menjadikan Nusantara sebagai kota cyber-aman masa depan. Simak bagaimana ibu kota baru ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan aman dari ancaman siber.

Puluhan daerah di Nusa Tenggara Barat, tepatnya 33 lokasi, masih alami 'blank spot' internet. Ketahui dampak dan upaya pemerintah atasi konektivitas digital di NTB.

Kemenko Polhukam fokus tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Ulang Bangka demi pemimpin berkualitas. Akankah target 60% tercapai pada Pilkada ulang besok?

Pemerintah serius tingkatkan perlindungan anak digital melalui PP TUNAS. Ketahui bagaimana regulasi ini memastikan ruang digital aman bagi generasi penerus bangsa!

Sejumlah tempat wisata mengalami lonjakan pengunjung selama libur lebaran.

Bareskrim Polri akan melakukan pembekuan terhadap rekening untuk transaksi judi online yang sejauh ini jumlahnya sampai 5.000.

Kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) dalam kasus pidana dan ekstradisi merupakan bentuk konkret komitmen dua negara memerangi kejahatan lintas batas.

Kasus TPPO berkedok program magang ke Jerman atau ferienjob diikuti ribuan mahasiswa dari 33 kampus.

Hadi bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi

Mahfud mengingatkan telah banyak intel yang tersebar di berbagai lini, untuk mengawasi para pejabat.

Kabar Mahfud MD akan mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam beredar luas.

Salah satu alasan Mahfud belum mengundurkan diri dari Menko Polhukam adalah untuk mengawasi Prabowo.

Mahfud MD mengaku sudah lama berencana mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam.