Kemenko Kumham
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8625198/original/008259500_1782618988-120125.898-kemenko-kumham-imipas-perkuat-peran-korpri-asn-dorong-birokrasi-profesional-dan-adaptif-1.jpg)
Politik •Kemenko Kumham Imipas Perkuat Peran Korpri ASN, Dorong Birokrasi Profesional dan AdaptifKemenko Kumham Imipas mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri baru, menegaskan komitmen memperkuat peran Korpri sebagai wadah profesional ASN yang berintegritas dan adaptif menghadapi tantangan birokrasi modern. Simak pesan penting Menko Yusril!
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8602669/original/095419900_1782578517-200359.292-maluku-selaraskan-perda-dan-hukum-adat-untuk-implementasi-kuhp-baru-apa-itu-living-law-1.jpg)
Politik •Maluku Selaraskan Perda dan Hukum Adat untuk Implementasi KUHP Baru: Apa Itu Living Law?Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyelaraskan Perda dan hukum adat demi suksesnya implementasi KUHP baru yang mengakui 'living law', memicu pertanyaan tentang bagaimana harmonisasi ini akan berjalan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8602668/original/075094400_1782578516-200359.077-maluku-selaraskan-perda-dan-hukum-adat-untuk-implementasi-kuhp-baru-apa-itu-living-law-1.jpg)
Politik •Maluku Selaraskan Perda dan Hukum Adat untuk Implementasi KUHP Baru: Apa Itu Living Law?Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyelaraskan Perda dan hukum adat demi suksesnya implementasi KUHP baru yang mengakui 'living law', memicu pertanyaan tentang bagaimana harmonisasi ini akan berjalan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8582099/original/060294100_1782542754-220156.396-tahukah-anda-koordinasi-lintas-sektor-krusial-tangani-warga-keturunan-filipina-di-sulawesi-utara-untuk-cegah-statelessness-1.jpg)
News •Tahukah Anda? Koordinasi Lintas Sektor Krusial Tangani Warga Keturunan Filipina di Sulawesi Utara untuk Cegah StatelessnessPenanganan Warga Keturunan Filipina di Sulawesi Utara membutuhkan sinergi lintas instansi. Kemenko Kumham menekankan pentingnya koordinasi untuk kepastian hukum dan hak asasi manusia.