kebijakan inklusif

Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan PNM untuk memastikan UMKM perempuan terdata dalam Sensus Ekonomi 2026, demi kebijakan yang lebih berpihak dan inklusif.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berpihak OAP, serta melestarikan kearifan lokal.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby secara sederhana menyambut rombongan disabilitas saat Idul Fitri, menegaskan komitmennya untuk kebijakan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Simak selengkapnya di sini.

Pemerintah Kota Palu dan DPD Gerkatin Sulawesi Tengah bersinergi kuat untuk mewujudkan Kota Palu inklusif, membuka kesempatan setara bagi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu, dalam berbagai aspek kehidupan.

Dewan Pembina Gemapi, Habelino Sawaki, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah membuka ruang lebar bagi anak muda Papua untuk berkarya. Kebijakan ini diharapkan memajukan pembangunan di Tanah Papua.