kebijakan haji

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan masa tunggu haji reguler untuk meningkatkan pelayanan umat. Kebijakan ini bertujuan agar antrean haji menjadi lebih pen

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti pentingnya pertimbangan aspek legalitas dan sosiologis terkait wacana 'war tiket haji' yang tengah dikaji pemerintah, untuk memastikan kebijakan yang adil dan sesuai aturan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memastikan kenaikan biaya haji akibat lonjakan harga avtur tidak dibebankan kepada jemaah, menjaga keberpihakan negara.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, sistem War Ticket Haji masih sebatas wacana untuk memperpendek antrean, bukan kebijakan langsung yang diterapkan tahun ini. Simak detailnya.

Kemenhaj Rejang Lebong mengonfirmasi tiga calon haji telah menyelesaikan Pelunasan BPIH Rejang Lebong 2026, di tengah kebijakan baru yang menyebabkan penurunan kuota haji daerah.

Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) mendesak pemerintah untuk menyelesaikan setoran porsi haji lama yang tertunda, khawatir pemblokiran kuota berdampak pada ribuan jamaah yang telah menanti bertahun-tahun.

Kementerian Agama Kabupaten Cianjur mengumumkan Kuota Haji Cianjur untuk tahun 2026 anjlok drastis menjadi hanya 59 orang dari 1.305, memicu kekhawatiran antrean panjang dan kekecewaan calon jemaah.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyetarakan masa tunggu haji menjadi 26,4 tahun di seluruh provinsi. Kebijakan ini demi keadilan, bagaimana dampaknya bagi calon jemaah?

BP Haji tegaskan tidak ada penghapusan Kuota Petugas Haji Daerah untuk musim haji 2026, melainkan pengurangan. Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik titipan dan mempercepat antrean haji reguler.