Keamanan Data

Melalui **Digitalisasi Perlindungan Sosial**, pemerintah berupaya mengatasi ketidaktepatan sasaran bansos dan membangun infrastruktur digital yang efisien untuk seluruh layanan publik.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona tegaskan **penguatan otonomi digital** sebagai strategi masa depan pelayanan publik di Indonesia, demi layanan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.

Korlantas Polri meluncurkan SIM Digital, sebuah inovasi revolusioner untuk dokumen utama lalu lintas. Inovasi SIM Digital ini menawarkan efisiensi, keamanan, dan integrasi layanan yang lebih baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram terus berupaya meningkatkan aktivasi IKD di tengah target besar dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen memperkuat pengelolaan arsip digital berbasis teknologi informasi, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang modern dan efektif.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah menyoroti pentingnya implementasi menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang bertujuan melindungi anak dari ancaman digital. Mengapa pendekatan parsial tidak akan efektif dalam menciptakan ruang di

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap akun palsu yang mengatasnamakan KBRI Kuala Lumpur di media sosial, khususnya TikTok, yang berpotensi melakukan penipuan data pribadi.

Komisaris Independen PT Taspen, Ariawan, mengingatkan para pensiunan untuk waspada terhadap modus penipuan saat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, guna mencegah menjadi korban kejahatan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan 27 bank dan lembaga penyedia kartu kredit untuk melaporkan transaksi, sekaligus memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah sesuai regulasi terbaru terkait Kewajiban Laporan Transaksi Kartu Kredit DJP.

Bank Jambi meminta maaf atas Gangguan Layanan Bank Jambi pada ATM dan Mobile Banking. Manajemen sedang memulihkan sistem dan telah melaporkan dugaan peretasan ke Polda Jambi.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) jamin standar keamanan data RI-AS setara, meluruskan mispersepsi transfer data lintas negara dan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya Perlindungan Data Pribadi sesuai undang-undang untuk mencegah kejahatan siber, mengingat kelalaian SDM menjadi penyebab utama kebocoran data.

Disdukcapil Kota Tangerang mengumumkan bahwa mulai Januari 2026, pengecekan keaslian barcode dokumen kependudukan hanya bisa dilakukan melalui Aplikasi IKD. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data.

Masyarakat Kepulauan Riau diimbau waspada terhadap modus penipuan Dukcapil yang menawarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui telepon atau pesan singkat, berpotensi mencuri data pribadi dan menguras rekening.

KAI Services Sanksi Karyawan yang terbukti menyalahgunakan data pribadi penumpang, menegaskan komitmen perlindungan data dan evaluasi internal menyeluruh untuk mencegah insiden serupa.

Disdukcapil Makassar mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut untuk aktivasi KTP digital, menyusul 50 laporan kerugian sepanjang 2025.

Pemerintah Kota Makassar berpotensi menghemat anggaran hingga Rp30 miliar per tahun melalui kebijakan sentralisasi server di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa keamanan digital merupakan bagian penting dari penguatan layanan BRI.

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keseimbangan antara Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana badan publik memastikan keduanya berjalan selaras?

Korlantas Polri melalui Ditregident menyiapkan strategi sosialisasi masif e-BPKB untuk mengedukasi masyarakat mengenai transformasi dokumen digital yang lebih aman dan praktis, menjawab keraguan publik.