Kawin Kontrak Kawasan Puncak Bogor

Praktik kawin kontrak masih terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Bupati Ade Yasin sedang menyusun payung hukum untuk melarangnya.

Diah meminta, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pencegahan kawin kontrak berkedok nikah siri. Caranya dengan memberikan pembekalan, pembinaan dan pengawasan kepada para penghulu atau amil.

Menanggapi itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno meminta untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap wisatawan berdasarkan asal negara.

Untuk itu, dia mendukung, adanya peraturan daerah yang mengatur tentang larangan kawin kontrak. Harapannya dapat memberikan dampak preventif kepada pelaku kawin kontrak.

Pengembangan sektor pariwisata bisa menjadi salah satu solusi mengatasi fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak, Bogor maupun di Cianjur, Jawa Barat. Namun hal ini harus disertai peran berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Kawin kontrak merupakan sesuatu hal yang haram, sehingga pelakunya akan tetap dikenakan hukum zina ketika berhubungan.