jaminan kesehatan

Sebanyak 640 Pekerja SPPG di Kutai Timur kini menjadi peserta BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026, memastikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi para relawan Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memastikan Layanan Kesehatan Gratis bagi seluruh masyarakat miskin, mengabaikan batasan desil data. Ini komitmen Pemkab untuk keadilan sosial di sektor kesehatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius melakukan validasi peserta PBI JK nonaktif demi memastikan data akurat dan menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat.

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal di tengah rencana evaluasi pengalihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga miskin, namun kebijakan ini menuai kritik tajam.

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

Sebanyak 4.400 petani di Garut kini terlindungi Asuransi Mikro (ASMIK) jiwa dan kesehatan, sebuah langkah konkret pemerintah daerah menjamin kesejahteraan Asuransi Petani Garut.

Pemerintah Kabupaten Kudus memastikan 202 penderita penyakit katastropik di wilayahnya kembali mendapatkan Kepesertaan JKN, menjamin akses kesehatan tanpa khawatir biaya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengajak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyumas untuk aktif menyosialisasikan program Universal Health Coverage (UHC) non cut off, memastikan akses kesehatan merata bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memberlakukan skema Universal Health Coverage (UHC) non cut off, memastikan seluruh warga Banyumas dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan KTP tanpa hambatan administrasi.

Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memastikan ketersediaan layanan kesehatan gratis bagi pemudik Lebaran asal Kaltim, memberikan ketenangan selama perjalanan mudik Lebaran ke berbagai wilayah di Indonesia.

BPJS Kesehatan Madiun memastikan layanan kesehatan tetap tersedia bagi peserta JKN selama libur Lebaran 2026. Ketahui jadwal layanan piket dan kemudahan akses medis lainnya untuk peserta JKN.

BPJS Kesehatan Cabang Selong mengingatkan warga Lombok Tengah untuk segera mengecek status kepesertaan PBI JK mereka, menyusul penonaktifan puluhan ribu peserta. Cari tahu cara reaktivasi status kepesertaan BPJS Lombok Tengah Anda di sini!

Sebanyak 27.150 peserta PBI JKN di pantai barat Aceh dinonaktifkan. Namun, mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan darurat dengan beralih ke JKA Aceh yang dibiayai Pemprov.

Sebanyak 3.044 peserta PBI-JKN Ponorogo kembali diaktifkan setelah penyesuaian data, memastikan warga prasejahtera tetap tercover layanan Jaminan Kesehatan Nasional.

BPJS Kesehatan bersama Dinas Sosial Kabupaten Katingan menawarkan solusi reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi warga yang dinonaktifkan, memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin.

Sebanyak 24.633 peserta Penonaktifan PBI-JK BPJS Kesehatan di OKU Timur dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial per Januari 2026. Simak alasan dan cara reaktivasi kepesertaan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

Dinas Sosial Rejang Lebong bergerak cepat mereaktivasi ribuan peserta PBI-JK yang dinonaktifkan, memastikan 7.000 warga kembali memiliki jaminan kesehatan dan akses layanan medis tanpa kendala biaya.