Jaksa Pinangki

Pinangki Sirna Malasari bebas dari Lapas Kelas IIA Tangerang. Bersamaan dengannya ada mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Para koruptor itu menghirup udara bebas setelah menerima program pembebasan bersyarat.

Dia mempertanyakan keringanan potongan remisi malah berujung putusan bebas bersyarat sehingga tidak sesuai dan membuat hukuman menjadi ringan. Dalam ketentuannya, aturan mendapatkan bebas bersyarat yakni sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman padahal sebelumnya sudah mendapatkan potongan remisi.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti mengatakan Pinangki telah menjalani masa hukuman 2/3 atau paling singkat 9 bulan hukuman.

Pinangki Sirna Malasari atau dikenal dengan panggilan Jaksa Pinangki akhirnya bisa menghirup udara bebas usai diputuskan bebas bersyarat dari Lapas Kelas II Tangerang, Selasa (6/9) hari ini

Meski telah dikeluarkan dari penjara, Pinangki masih diwajibkan menjalani bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selama menjalani bimbingan untuk waktu yang tidak disebutkan, Jaksa Pinangki tidak boleh melakukan pelanggaran terlebih pelanggaran pidana.

Menengok ke belakang. Kasus yang menjerat Jaksa Pinangki begitu menyedot perhatian publik. Terlebih, gaya hidupnya yang bermewah-mewahan sebagai seorang aparatur negara dinilai melukai masyarakat.

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, menghirup udara bebas, Selasa (6/9). Selain Atut, mantan Jaksa, Pinangki Sirna Malasari juga bebas dari penghuni Lapas Kelas IIA Tangerang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyatakan Pinangki diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai jaksa dan PNS Kejaksaan Agung RI.

Dia merinci dari 236 WBP yang memperoleh remisi Idulfitri itu, 15 di antaranya memperoleh remisi khusus I 24 orang, remisi khusus satu bulan 174 orang, remisi khusus 1 bulan 15 hari 38 orang dan remisi khusus 2 bulan 3 orang.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat bahwa penilaian warga terhadap kejaksaan cenderung negatif. Hanya 59 persen warga yang percaya terhadap institusi aparat penegak hukum tersebut.

Pinangki terjerat kasus suap dan pencucian uang.

Publik menilai penegakan hukum pada institusi Kejaksaan masih timpang. Penilaian disimpulkan dari hasil dari jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei KedaiKOPI.

Eben menjelaskan, fasilitas negara yang dicabut ada pada Pinangki itu seperti sejumlah alat operasional yang ia gunakan saat bekerja di Kejaksaan Agung atau ruang kerjanya.

"Yang pertama mencabut surat keputusan Jaksa Agung nomor 164 tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Boyamin meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera berkoordinasi kepada MenpanRB dan BKN terkait tindak lanjut pemberhentian tidak hormat Pinangki.

Eks jaksa Pinangki sebelumnya dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Jawaban tersebut, berawal dari pertanyaan salah satu panelis, Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ terkait visi Mahkamah Agung (MA) agar terwujudnya badan peradilan yang agung di Indonesia.

Eksekusi atas Pinangki ke Lapas Tangerang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Print-539/M.1.10/Fu/07/2021 tanggal 30 Juli 2021.

Jaksa Penuntut Umum Pidsus Kejaksaan Agung RI didesak segera melakukan eksekusi terhadap Pinangki ke Lapas Wanita Pondok Bambu atau Lapas Wanita lainnya.

Mardani menyebut, putusan hukuman pada Pinangki tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor.