Integritas Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif melakukan upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur, termasuk Pamekasan, dengan memberikan pembinaan langsung kepada pejabat daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas korupsi.

Pemkab Probolinggo melakukan akselerasi besar-besaran menindaklanjuti rekomendasi KPK, fokus pada penguatan regulasi dan administrasi akuntabel untuk meningkatkan indeks pencegahan korupsi daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.

Kejaksaan Negeri Blora berhasil pulihkan kerugian negara senilai Rp800 juta selama tahun 2025 dari berbagai kasus korupsi, menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan rasuah dan peningkatan integritas daerah.

Pemerintah Kabupaten Pati menggelar "Inspektorat Run" sebagai bagian dari peringatan Hakordia 2025, mengampanyekan antikorupsi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pemerintahan.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang membantah keras adanya praktik jual beli jabatan di wilayahnya, menyusul pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Komitmen ini didukung pendampingan KPK.

Skor SPI Kota Serang dari KPK berada di kategori merah, memicu pertanyaan besar. Padahal upaya pencegahan korupsi dinilai baik, apa penyebab rendahnya integritas ini?