Ibu Kota Politik

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Anggota DPR mempertanyakan frasa 'Ibu Kota Politik' dalam Perpres terbaru terkait IKN, sebab istilah ini tidak ada di UU IKN dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius.