Hukum Pendidikan

Kejari Pariaman Dampingi Rehab Sekolah di Pariaman. Tujuannya meminimalisasi masalah hukum dan memastikan pembangunan sarana pendidikan sesuai koridor, memberi rasa aman kepala sekolah.

Kejaksaan Negeri Padang serius mengawal anggaran pendidikan dengan dua instrumen hukum. Kejari Padang cegah penyimpangan sekolah melalui deteksi dini dan pendampingan hukum, demi ekosistem pendidikan yang bersih dan bebas intimidasi.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil Pasal 31 ayat (3) UU Dikti, menegaskan bahwa undang-undang tersebut telah mengakomodasi penjaminan mutu sistem penilaian PJJ.