HM Prasetyo

Syarifuddin mengaku, terdapat dua nama yang diduga mencatut nama mantan Kepala Kejaksaan Agung dalam melakukan aksi pemerasan yakni Imelda dan Pudji. Namun, Sudding tidak menjelaskan secara detail latar belakang Imelda dan Pudji yang dimaksud itu.

Jaksa Agung bukan sekadar jabatan publik tapi juga jabatan politis. Dia menjelaskan perbedaan jabatan publik dengan jabatan politis.

M Prasetyo mengaku tidak pernah menyangka bisa menjabat menjadi Jaksa Agung. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1973 Ia mulai mencari kerja dan tak terpikirkan bisa menjadi birokrat.

HM Prasetyo mengaku bersyukur bahwa institusi kejaksaan kembali ditangani oleh orang-orang dalam.

"Kita tunggu berkas perkaranya. Nanti kita proses dan nanti kita berikan atensi yang sungguh-sungguh untuk penanganan kasus ini," papar Jaksa Agung.

Jaksa Agung M Prasetyo menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Prasetyo mengajak masyarakat mendoakan Wiranto agar segera sembuh.

"Tentunya perlu dikaji dulu apakah di situ memenuhi persyaratan untuk dibuat Perppu, antara lain kegentingan memaksa,"

Di samping itu, tanggal 2 Desember 2014, DPW Partai NasDem Sulteng memberhentikan Bandjela Paliudju sebagai anggota Partai NasDem.

"Kalau setop di situ dia bisa berpotensi intervensi. Tapi tidak setop di situ walaupun dia kader NasDem laksanakan hukuman dengan benar," kata Plate

Awalnya, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha itu, ditanya oleh anggota Pansel Capim KPK Al Araf saat uji publik. Al Araf bertanya apakah selama menjadi jaksa, Johanis pernah menerima intervensi politik.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan masih menunggu surat kuasa khusus untuk mendampingi pemerintah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah. MA sebelumnya menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintahan Jokowi.

Menurut dia, Jaksa Agung dari kalangan internal lebih paham tentang situasi, kondisi, tugas dan kewenangan serta tanggung jawab yang mesti diembannya.

Nantinya, beberapa berkas yang sudah diterima oleh pihak kejaksaan akan ditangani oleh beberapa jaksa.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku, pihaknya akan membantu Presiden Joko Widodo dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA). PK yang dilakukan itu terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Sejumlah calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar capim KPK, ada 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh panitia seleksi.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo melakukan upacara dan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara dan ziarah ini dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-59 Tahun 2019.

Dia berharap DPR memfasilitasi supaya penagguhan itu diterima Jaksa Agung M Prasetyo.

Jaksa Agung H.M Prasetyo meminta semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril Maknun.

Kejagung Tak Ingin Buru-Buru Sodorkan Nama sebagai Capim KPK. Ia pun mengaku tak tergesa-gesa dalam mencalonkan anggota Kejaksaan Agung sebagai Capim KPK. Terlebih, Kejagung tak mencalonkan banyak nama sebagai Capim KPK.

Jika melihat ke belakang, saat pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 partai koalisi terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, NasDem dan Golkar masing-masing mendapatkan jatah kursi menteri.