gus yahya diminta mundur

Kedua belah pihak menyepakati untuk menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Dr. H. Najib Azca meminta seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap solid.

Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya disebut hanya menjadi "panggung depan" yang mudah dipatahkan.

Keluarga memastikan bahwa KH. Ma’ruf Amin tidak pernah memberikan dukungan pribadi kepada pihak manapun dalam sengketa internal organisasi.

Rapat pleno ini dihadiri seluruh unsur kepengurusan PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pimpinan lembaga & badan otonom PBNU.

Menurut Gus Nadir, NU sejak awal berdiri adalah jam’iyyah ulama, arah dan marwah organisasi seharusnya tetap berada di tangan Syuriah yang dipimpin Rais Aam.

Kiai Imam Jazuli menekankan bahwa NU sejak awal dirancang sebagai jam’iyah ulama yang menjunjung kepemimpinan keilmuan, bukan sekadar struktur administrasi.

Pesantren Krapyak menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

TGH Turmudzi menegaskan bahwa Syuriyah, terutama Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama.

Para kader yang hadir seluruh provinsi tersebut menilai terdapat kecenderungan penggunaan kewenangan struktural & membatasi dialog serta menutup musyawarah.

Dalam konteks tuduhan TPPU, PBNU menjelaskan bahwa aliran dana yang dipersoalkan merupakan tindakan individual Mardani H. Maming ketika masih jadi Bendum.

Gus Yahya menjelaskan alasan penolakannya terhadap keputusan Rapat Harian Syuriyah, yang menurutnya cacat secara substansial maupun prosedural & prosedural.

Gus Yahya mendorong semua pihak terkait untuk segera menindaklanjuti dawuh para kiai dengan mengupayakan islah atau rekonsiliasi.

Mutowif menambahkan bahwa pihak yang menolak keputusan tersebut bukan sedang membangkang, melainkan menjaga NU dari preseden berbahaya.

Forum ini disebut sebagai ruang penyelesaian terakhir yang keputusan­nya bersifat final dan mengikat.

Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna menjelaskan, dasar pencopotan ketum bukan keputusan mendadak, melainkan bersandar pada risalah Rapat Harian Syuriyah.

Menurutnya, seluruh proses pemberhentian itu cacat prosedur dan tidak memiliki dasar konstitusional.

Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan memberhentikan Ketua Umum PBNU.

KH Miftachul Akhyar meminta Ketua PBNU Gus Yahya mundur dari jabatannya.

Kenali lebih dekat Ketua PBNU Gus Yahya, sosok berpengaruh dalam moderasi beragama dan perdamaian.