Formappi

Formappi mendesak evaluasi menyeluruh sebelum Revisi UU Polri dibahas DPR, khawatir kualitas RUU terancam jika prosesnya terburu-buru dan tanpa partisipasi publik.

Selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai lembaga menjumpai massa.

Karir pria kelahiran Palembang 4 Juli 1970 ini di Korps Bhayangkara terbilang moncer.

Sebab, menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus pelantikan Irjen Iqbal bermasalah dari sisi regulasi dan etis.

Hal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.

Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selalu saja mengundang tanda tanya

Tentu, Lucius berharap KPK melakukan penyelidikan terhadap siapa saja yang mempunyai indikasi terlibat dalam kasus dugaan uang koordinasi kegiatan tambang batu bara Tan Paulin. Termasuk, kata dia, jika ada dugaan keterlibatan anggota dewan.

Lucius menilai, ketidaklengkapan laporan yang disediakan Komisi-Komisi sebagai informasi terbuka kepada publik semakin menegaskan kecenderungan DPR untuk menutup diri dari publik.

Dia menuturkan, tambahan RUU dari cluster Kumulatif Terbuka memang selalu mampu menutup potret kinerja rendah DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Selain produktivitas yang tidak luar biasa, dinamika pembahasan RUU pada MS V sesungguhnya mengecewakan.

Jojo mengatakan masih akan ada potensi ancaman PJ bagi para calon kepala daerah.

Formappi menilai anggaran pembelian gorden hingga puluhan miliar menunjukkan bahwa wakil rakyat tidak punya sensitivitas.

"Jika rapat dengan mitra kerjanya saja DPR sudah malas, bagaimana bisa mereka 'PeDe' (Percaya Diri) untuk mendorong pemerintah berkinerja baik?" ujar Albert.

Formappi heran dengan sikap DPR yang menyalahkan pemerintah atas penilaian buruk kinerja legislasi. Sementara RUU Prioritas yang berhasil disahkan dalam dua tahun ini adalah usul pemerintah.

Lucius menuturkan, kebijakan isolasi mandiri untuk anggota dewan ini justru akan merusak citra dan kepercayaan publik terhadap DPR.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta DPR betul-betul mengkaji kebutuhan anggaran kepolisian. Hal ini berkaitan dengan usulan tambahan sebesar Rp28,584 triliun yang diajukan Polri.

"Namun patut disayangkan adanya rapat-rapat tertutup yang dilakukan oleh beberapa komisi," kata Peneliti Formappi bidang Lembaga, I Made Leo Wiratma.