Fasilitas Negara

KPK menyoroti penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik Idul Fitri 2026. Kepala daerah diimbau evaluasi menyeluruh praktik penyalahgunaan kendaraan dinas Mudik 2026 ini.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara tegas melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Larangan Kendaraan Dinas Mudik ini bertujuan menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara, denga

Pemerintah Kota Depok resmi melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dan didasari oleh aturan KPK.

Pemerintah Kota Mataram kembali mengeluarkan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H, menegaskan komitmen menjaga integritas ASN dan status kota anti-korupsi.

Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki mengeluarkan kebijakan tegas menjelang Idul Fitri 1447 H. ASN dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026, demi menjaga fasilitas negara dan memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Pemkab Bogor resmi melarang ASN menggunakan mobil dinas pelat merah untuk mudik Lebaran. Kebijakan **Larangan Mudik Mobil Dinas Bogor** ini demi menjaga integritas dan kedisiplinan aparatur.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan kebijakan tegas terkait pelarangan mobil dinas mudik Lebaran 2026, dengan sanksi menanti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan ini. Kebijakan ini bertujuan menjaga kedisiplinan dan penggunaan fasili

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan tegas melarang penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat selama libur Tahun Baru 2026, demi menjaga etika dan kepercayaan publik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai demo DPR adalah momentum evaluasi gaji dan tunjangan dewan, menyoroti transparansi fasilitas negara yang diterima wakil rakyat.