DPRK Biak
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8613743/original/076864800_1782598413-220612.080-asosiasi-bupati-saereri-pemekaran-papua-utara-masuk-prolegnas-2025-percepat-pembangunan-wilayah-adat-1.jpg)
Politik •Asosiasi Bupati Saereri: Pemekaran Papua Utara Masuk Prolegnas 2025, Percepat Pembangunan Wilayah AdatAspirasi Pemekaran Papua Utara di wilayah adat Saereri telah resmi masuk Prolegnas 2025. Para bupati berjuang serius demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8609921/original/049775000_1782591219-140101.184-pemkab-biak-numfor-ajukan-rapbd-2026-senilai-rp14-triliun-ke-dprk-1.jpg)
Ekonomi •Pemkab Biak Numfor Ajukan RAPBD 2026 Senilai Rp1,4 Triliun ke DPRKPemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengajukan RAPBD Biak 2026 sebesar Rp1,4 triliun ke DPRK. Anggaran ini akan dibahas untuk pembangunan daerah, namun terdapat defisit yang perlu dicermati.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8566705/original/026385900_1782517471-150051.425-perda-pemerintah-kampung-biak-kunci-tata-kelola-pembangunan-efektif-di-257-desa-1.jpg)
Politik •Perda Pemerintah Kampung Biak: Kunci Tata Kelola Pembangunan Efektif di 257 DesaPemerintah Kabupaten Biak Numfor mengesahkan Perda Pemerintah Kampung, langkah strategis memperkuat tata kelola pembangunan dan pelayanan masyarakat di 257 desa. Bagaimana dampaknya terhadap kemajuan daerah?