DPRD Blora

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menekankan pentingnya Pemkab Blora selektif dalam penggunaan Efisiensi Anggaran Blora sebesar 25% dari pusat, prioritaskan pelayanan publik dan kurangi seremonial.

DPRD Kabupaten Blora mendesak Pemerintah Kabupaten Blora segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan kawasan industri dan investasi di Blora.

DPRD Blora mendesak Pemkab Blora untuk serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan signifikan dana transfer dari pusat pada tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Blora sepakat menyetujui Transformasi BPR Blora Artha menjadi Perseroda. Langkah ini diyakini akan memperkuat tata kelola dan daya saing bank daerah.

Tunjangan perumahan anggota DPRD Blora melonjak drastis hingga tiga kali lipat, memicu pertanyaan publik. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan besaran tunjangan perumahan DPRD merupakan regulasi dari pusat dan masih dalam kajian.

Aparat gabungan TNI-Polri berhasil mengamankan 12 pemuda di Blora yang diduga akan melakukan aksi anarkis terhadap gedung DPRD. Apa motif di balik rencana mereka?