DP Mobil dan Motor 0 Persen

Saat ini, masih terdapat sederet tantangan terkait penyediaan infrastruktur bagi kendaraan listrik. Kondisi ini membuat masyarakat ragu untuk membeli kendaraan listrik ketimbang dengan bahan bakar minyak (BBM).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) di Indonesia. Salah satunya mengizinkan uang muka (DP) nol persen untuk kredit pembelian kendaraan listrik.

Diskon Pajak Mobil Baru Diperpanjang Hingga Agustus 2021. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperpanjang diskon 0 persen Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga Agustus 2021. Perpanjangan diskon ini dilakukan sebagai upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

Ekonom Senior CORE Indonesia, Piter Abdullah, menilai kebijakan uang muka atau down payment (DP) 0 persen baik untuk KPR rumah maupun kendaraan bermotor diperpanjang. Kebijakan relaksasi ini disebut akan lebih optimal mendorong proses pemulihan ekonomi jika bisa diperpanjang setidaknya sampai 2022.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai aturan ini kontraproduktif dan mengandung konflik kepentingan.

Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), Hafid Hadeli menilai kebijakan OJK tersebut akan mendorong kinerja perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya. Namun, dalam implementasinya, perlu dilakukan secara kehati-hatian.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B, Bambang W. Budiawan menyatakan risiko tersebut sangat kecil. Mengingat perusahaan pembiayaan yang diperbolehkan menerapkan DP 0 persen sangat selektif. Sehingga dia cukup optimis tidak akan terjadi dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut.

Tidak akan ada sanksi bagi 86 perusahaan multi finance tersebut jika tidak memberikan DP 0 persen pada nasabahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang tertuang dalam peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018. Salah satu isinya yaitu OJK menetapkan uang muka atau DP motor dan mobil 0 persen.

Wapres JK menyebut bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko besar karena bisa turut melibatkan debt collector yang masuk untuk melakukan penagihan bila terjadi kemacetan proses pembayaran kredit.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku kurang setuju dengan adanya aturan DP nol persen tersebut. Menurutnya, terlalu banyak risiko yang dapat terjadi jika kredit kendaraan bermotor tanpa uang muka.