DOB Papua

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan proses lelang pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan akan dilaksanakan Juni 2026, menandai percepatan pembangunan di wilayah otonomi baru tersebut.

Aspirasi Pemekaran Papua Utara di wilayah adat Saereri telah resmi masuk Prolegnas 2025. Para bupati berjuang serius demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena rampung 2026. Proyek strategis ini hadapi tantangan lahan dan keamanan, bagaimana penyelesaiannya?

Menurut Ribka, beragam persiapan perlu terus didorong agar pembangunan di Papua berjalan sesuai target dan menunjukkan kemajuan yang nyata.

Panja tersebut akan membahas secara spesifik berbagai persoalan sebagai implikasi dari pembentukan empat DOB di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.

Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024 juga dapat segera disahkan. Agar, tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024 yang akan di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Pemerintah tengah mempersiapkan peresmian tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Peresmian itu diagendakan berlangsung di halaman utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jumat (11/10).

Pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua dan BPSDM Kemendagri menyiapkan 3.000 ASN untuk 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Setiap provinsi baru akan menerima sekitar 1.000 ASN.

Menurut Wempi, dari sisi anggaran dalam hal ini dana hibah telah disiapkan baik dari pemerintah pusat, provinsi induk, dan masing-masing kabupaten yang ada di sekitar Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Seluruh fraksi telah menyetujui pemekaran tersebut. Serta telah disetujui ibu kota Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong.

Pemblokiran buntut penolakan empat Distrik di Kabupaten Tambrauw masuk dalam wilayah administrasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.

Peserta pemilu akan mendapat pekerjaan baru untuk menyiapkan pemilu di tiga provinsi tersebut. Yang perlu disiapkan adalah membagi daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD tingkat provinsi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum an Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak akan merevisi UU Pemilu. Namun Mahfud tak menjelaskan langkah dilakukan pemerintah terkait Pemilu 2024 di tiga provinsi baru Papua tersebut.

Menurut Idham, ada kemungkinan bahwa MRP akan beraudiensi terkait penambahan tiga provinsi baru di Papua karena KPU masih berpedoman pada UU No 7 tahun 2017.

Menurutnya, penambahan tiga provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan lebih mengubah tata kelola pelaksanaan pemilu.

DPR baru saja mengesahkan 3 undang-undang terkait pemekaran provinsi Papua, yakni UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Papua Pegunungan.

Menurut Hidayat, dengan adanya tiga daerah pemekaran itu pemerintah pusat dan daerah bersatu padu menggelontrokan anggaran untuk membangun Papua.

Tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan tentang RUU ini. Menurut Tito, usulan pemekaran provinsi di Papua berasal dari aspirasi masyarakat setempat mulai dari segala pihak seperti kelompok warga, tokoh adat dan pejabat daerah di sana.