DKJ

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan ekosistem film Jakarta demi kebijakan komprehensif dan visi Jakarta Kota Sinema yang berkelanjutan.

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menggelar Pidato Kebudayaan 2025, menyoroti ambisi Jakarta Kota Global dan tantangan menjaga identitas lokal di tengah arus modernisasi.

Pemprov Jakarta akan mendapatkan 15 tambahan kewenangan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu terkait Jakarta yang bakal melepas status ibu kota.

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

Kader Demokrat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

Tok! DPR Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta, PKS Masih Keras Menolak.

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

Herman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta

Lantas, benarkah Jakarta bukan lagi Ibu Kota sejak 15 Februari 2024? Simak penjelasan berikut.

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.

Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.