Dinas PUPR

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan Rp3,31 miliar untuk proyek rekonstruksi Jalan SP Sudikampiran-Gadingan. Langkah ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan ekonomi lokal, menjamin **rekonstruksi jalan Indramayu** yang berkualitas demi keseja

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memulai perbaikan jalan menuju daerah terisolasi Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, untuk memperlancar akses masyarakat dan layanan kesehatan.

Pelaku usaha di Lombok Timur diimbau segera mengurus Izin PBG. Langkah ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Barat bergerak cepat memasang tanggul darurat untuk mencegah perluasan kerusakan jalan ambles di ruas vital Padang Dalom-Sukarami pasca longsor akibat hujan deras.

Legislator menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan warga hulu sebagai strategi kunci pengendalian banjir Bandung. Kolaborasi hulu-hilir dan dampak perubahan fungsi lahan menjadi fokus utama.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menargetkan rehabilitasi Jembatan Junjung rampung Desember 2026. Proyek senilai Rp7,1 miliar ini akan menggunakan konstruksi balok gerber yang lebih kuat, siap meningkatkan konektivitas wilayah dan memperlancar mobilitas w

Pemerintah Kota Tangerang terus menggenjot perbaikan jalan di perbatasan daerah. Upaya perbaikan jalan Tangerang ini untuk mengatasi kerusakan dan memastikan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk Pembangunan Jembatan Junjung yang patah, demi memulihkan akses vital warga dan mempercepat mobilitas di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Tangerang mengambil langkah tegas membongkar 41 bangunan di bantaran Kali Angke guna mendukung program Normalisasi Kali Angke, solusi jangka panjang atasi banjir di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kudus menebarkan 15.000 benih ikan nila di saluran sekunder Kedung Gupit sebagai bagian dari kampanye kebersihan sungai, sekaligus menciptakan potensi wisata mancing baru di Kudus.

Pemerintah Kota Tangerang kembali mengoptimalkan normalisasi saluran air di pemukiman warga usai libur lebaran. Langkah ini menjadi upaya preventif penting untuk mengantisipasi banjir di tengah cuaca ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo bergerak cepat memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di wilayah timur. Simak langkah konkret dan strategi jangka panjang Pemkab Probolinggo dalam upaya Perbaikan Infrastruktur Probolinggo.

Pemerintah Kabupaten Donggala mendorong peningkatan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan, demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan pelayanan publik yang optimal.

Curah hujan tinggi picu jalan longsor Muara Enim, mengancam akses vital empat desa. BPBD Muara Enim segera bertindak, namun perbaikan permanen mendesak untuk mencegah putusnya jalan.

Pemkab Aceh Barat sigap dalam Penanganan Longsor Aceh Barat di Pante Ceureumen, berhasil membersihkan material longsor dan membuka kembali akses jalan yang sempat tertutup.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan anggaran Rp60 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Tulungagung menjelang arus mudik Lebaran 2026, menargetkan 90 persen ruas utama rampung sebelum hari raya.

Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya keras memastikan semua akses Jalan Raya Kudus Nihil Lubang jelang Lebaran, dengan perbaikan intensif dilakukan untuk kenyamanan pemudik dan target zero lubang pada tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan membangun 64 rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP) di empat kabupaten, sebuah inisiatif penting untuk program Rumah Layak Huni Papua Selatan.