Deddy Sitorus

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Deddy juga mendesak agar infrastruktur di perbatasan juga lebih diperhatikan.

Deddy Sitorus mempertanyakan tanggung jawab negara, terkait masalah lahan milik masyarakat.

Deddy meminta ada kejelasan pemerintah, terkait pembagian wilayah lahan antara negara dengan masyarakat.

Ada 60 keluarga yang menjadi pemilik mayoritas bidang tanah di Indonesia.

Deddy memberikan klarifikasi lewat media sosial bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak mewakili keseluruhan pernyataannya.

Deddy Sitorus memperlihatkan nasib masyarakat di daerah perbatasan melalui sebuah video

Deddy mengakui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat tersinggung dengan pernyataan Budi Arie

Deddy Sitorus menyindir soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan profit atau untung

Deddy Sitorus, menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara paling kacau dalam urusan pertanahan dan investasi

Deddy Sitorus secara terbuka menuding adanya sosok utusan dikirim Jokowi yang meminta agar tidak dipecat partai.

"Ada utusan yang menemui kami yang memberi tahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi," kata Deddy

Deddy Sitorus mengatakan banyaknya anggaran yang tidak penting bukti kurangnya pengawasan dari Kemendagri.

Untuk itu dia berharap agar penyelenggaran Pemilu lebih berkomitmen lagi agar pemilu berjalan lancer.

Deddy Sitorus menyoroti dana pemungutan suara ulang (PSU) yang direncanakan menggunakan dana dari provinsi dengan APBD

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

"Kalau ada institusi Jaksa, kepolisian, ASN, kepala desa masih bisa cawe-cawe, ya omong kosong," kata Deddy.

Dia menyoroti 60 persen Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Dalam rapat, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus emosi setelah melihat 60 persen Pilkada bermasalah.