data terpadu

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta mencabut hak penerima bantuan sosial (bansos) di tengah proses sinkronisasi data pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkenalkan Mikro Berdaya, sebuah sistem basis data terpadu untuk UMKM. Inovasi ini bertujuan mengatasi fragmentasi data dan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berambisi besar untuk mencapai penurunan kemiskinan DIY hingga satu digit pada tahun 2026, meskipun angkanya masih di atas rata-rata nasional.

Kementerian Sosial bersama BPS mengalihkan kuota bantuan sosial dari penerima tidak layak kepada 4,2 juta Prioritas Bansos Baru, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, demi akurasi penyaluran.

Dinas Sosial Biak Numfor menegaskan penerima manfaat bantuan sosial (bansos) pemerintah harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penasaran bagaimana sistem ini meningkatkan ketepatan sasaran bansos?