Data Nasional

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen penuh mendukung penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan RUU Satu Data Indonesia, demi integrasi data yang akurat dan terpadu.

Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan RUU Satu Data Indonesia adalah kunci reformasi tata kelola pemerintahan, memastikan integrasi data nasional yang mengikat dan akurat untuk pembangunan.

Indonesia harus memperkuat Kedaulatan Digital dengan mengoptimalkan kecerdasan buatan (AI) untuk sektor ekonomi riil, bukan sekadar terjebak narasi digital global yang terputus dari realitas lapangan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemerintah, memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kemensos membuka pintu reaktifasi Bansos bagi KPM yang sebelumnya dicoret, termasuk karena judi online. Simak syarat dan cara daftar ulang agar tidak kehilangan kesempatan ini!

Kementerian ESDM dan BPS teken MoU finalisasi Data Penerima Subsidi Energi, menjanjikan akurasi data untuk kebijakan satu data nasional. Apa implikasinya bagi masyarakat?