Bupati Kebumen Tersangka

Taufik Klaim Rp 3,6 miliar dari Bupati Kebumen Bentuk Kontribusi ke PAN. Dia menyebut pemberian uang dari Yahya Fuad dan Tasdi kepada Partai Amanat Nasional merupakan untuk keperluan kampanye.

Mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menggunakan modus menyewa tiga kamar di hotel berbeda, supaya memuluskan aksinya menerima suap aliran dana APBN perubahan 2016-2017 dari kedua Bupati Kebumen dan Purbalingga.

Sidang Taufik Kurniawan, Eks Bupati Kebumen dan Purbalingga Akan Dihadirkan. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono didakwa menerima suap dari Yahya dan Tasdi untuk mengupayakan penambahan dana alokasi khusus kedua kabupaten tersebut

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Berkas perkara itu telah dilimpahkan ke pengadilan dengan teregistrasi dengan nomor perkara 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

Taufik akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Selain Putut, penyidik juga akan memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kebumen Setiyadi dalam kasus suap DAK Kebumen. Setiyadi juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan politikus PAN Rachmad Sugiyanto dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen, Jawa Tengah. Rachmad akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memberi sinyal tengah melakukan penyelidikan baru terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus Pemkab Kebumen yang menjerat Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan.

"Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Berdasarkan pantauan, Taufik Kurniawan tiba di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan sekitar pukul 13.20 WIB. Dia bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media.

Taufik mundur usai ditetapkan KPK menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Namun sejauh ini, menurut Saut pihaknya belum memutuskan apakah akan mengeluarkan surat penahanan untuk Taufik atau tidak.

KPK sebut Taufik Kurniawan sudah 2 kali mangkir, pertimbangkan jemput paksa. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemanggilan Taufik hari ini merupakan pemeriksaan kedua setelah sebelumnya pada Tanggal 25 Oktober 2018 tak memenuhi panggilan penyidik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut pihaknya masih mempertimbangkan untuk menjemput paksa Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengimbau agar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. KPK meminta Taufik kooperatif.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya akan segera menggelar rapat internal. Dalam Rapat itu mereka akan membahas posisi Taufik Kurniawan sebagai pimpinan DPR.

PAN pertimbangkan beri bantuan hukum Taufik Kurniawan hadapi kasus di KPK. PAN, kata Eddy, selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus apapun. Meski pada dasarnya partai besutan Zulkifli Hasan ini tidak pernah mentolerir kadernya yang melakukan korupsi.