BOSP

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) demi menjamin keberlanjutan guru non-ASN di tengah pembatasan aturan pusat, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan pemberian Insentif Guru Non-ASN Kaltim sebesar Rp500 ribu per bulan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pendidik.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah progresif dengan menyiapkan THR PPPK paruh waktu bagi guru, sembari menanti regulasi resmi dari MenPAN-RB untuk kepastian status mereka.

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen melanjutkan dukungan operasional sekolah melalui dana BOSP reguler, meskipun program BOSDA 2026 ditiadakan, dengan merumuskan skema baru yang lebih legal.