birokrasi efisien

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan kebijakan WFH di Kompleks Parlemen berhasil dilaksanakan, menunjukkan komitmen efisiensi energi dan mendukung program KemenPANRB untuk transformasi manajemen ASN.

BKPSDM Rejang Lebong menghadirkan inovasi baru dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Dengan 31 personel khusus, birokrasi dipercepat, menghilangkan 'praktik pingpong' berkas, dan mempermudah akses ASN.

Pemerintah Kota Mataram mengambil langkah unik di tengah krisis energi global, meminta pejabatnya bersepeda ke kantor. Kebijakan Sepeda Pejabat Mataram ini bertujuan memangkas belanja BBM dinas hingga 50 persen pada 2026, sekaligus memicu perdebatan tenta

Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Gorontalo berkolaborasi menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang kepegawaian untuk mengintegrasikan Manajemen SDM yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peningkatan Kompetensi SDM dan Teknologi Kemenag untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, berdampak, serta responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan.

Bupati Jember Muhammad Fawait melantik pejabat struktural baru untuk mempercepat akselerasi pelayanan publik, menandai era baru birokrasi yang lebih efisien dan berorientasi hasil di Jember.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tengah mempersiapkan operasional Mal Pelayanan Publik OKU untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai dokumen perizinan dan kependudukan secara terintegrasi.

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) serius memperkuat akuntabilitas administratif melalui gerakan Tertib Arsip Jakarta Barat. Simak bagaimana inisiatif ini mendukung birokrasi transparan dan efisien.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyerahkan SK pengangkatan kepada 900 PPPK Jayapura formasi 2024. Penyerahan ini diharapkan memperkuat pelayanan publik dan birokrasi.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding melakukan sidak ke BP3MI Jateng, meminta pangkas birokrasi layanan pekerja migran yang tidak perlu. Apa saja yang akan diubah untuk percepatan proses?

Melalui Temu Bisnis 2025, NTB menegaskan posisinya sebagai destinasi investasi yang prospektif, berhasil mencatat realisasi Rp28,8 triliun di tengah dinamika sosial.

Pemkab Bangka Tengah meluncurkan Gerai Pelayanan Publik di desa, sebuah inovasi penting untuk mendekatkan layanan pemerintah. Bagaimana inovasi ini mempermudah hidup warga dan memangkas birokrasi?

Pemkab Bekasi memastikan segera melakukan lelang jabatan untuk delapan posisi tinggi pratama yang kosong. Langkah ini diambil demi optimalisasi pelayanan publik, memicu pertanyaan kapan seleksi akan dimulai.

Mal Pelayanan Publik Kediri mulai uji coba operasional dengan 20 instansi dan 83 jenis layanan. Siapkah masyarakat merasakan kemudahan baru dalam pengurusan administrasi?