Bentrok Aparat Vs Warga Pulau Rempang

Pembangunan PSN Eco City membuat warga Rempang berang hingga melakukan perlawanan beberapa waktu lalu.

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

Mereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.

Komnas HAM minta negara tidak melanggar hak masyarakat.

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Polisi masih terus mencari aktor di balik aksi anarkis Senin (11/09) di depan kantor BP Batam.

Ada komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.

Buntut warga Pulau Rempang bentrok dengan polisi, sejumlah orang jadi tersangka.

Jokowi pun menyoroti bentrok yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan anggota polisi.

Tengah malam, Presiden langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit membahas bentrok tersebut.

Sebelumnya 43 orang diamankan dan lima orang dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, konflik antara aparat keamanan dan warga Rempang seharusnya tidak terjadi.

Panglima Yudo melihat keadaan yang panasdi Rempang, membuat aparat kepolisian kewalahan menghadapi pendemo.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino menuntut, penyelesaian pemerintah atas konflik di Pulau Rempang

Menurut Jokowi, permasalahan ini disebabkan komunikasi yang tidak terbangun dengan baik.

Polisi harap jangan ada lagi sweeping agar ciptakan situasi aman dan kondusif.