ASN Bogor

Inspektorat Kabupaten Bogor berhasil mengantongi bukti transaksi terkait dugaan praktik jual beli jabatan yang melibatkan empat ASN, melimpahkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius tangani dugaan jual beli jabatan. Inspektorat telah memeriksa 14 ASN dan menargetkan hasil investigasi segera diumumkan untuk menjaga integritas pengelolaan ASN.

Pemerintah Kabupaten Bogor mulai melakukan evaluasi WFH ASN untuk mengukur efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar. Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi lingkungan dan mendorong perubahan perilaku hemat energi.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Perang Narkoba Bogor dibuktikan dengan tes urine acak bagi pejabat dan ASN, dimulai dari Bupati sendiri, menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Pemerintah Kota Bogor akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai April 2026. Kebijakan WFH Pemkot Bogor ini bertujuan untuk efisiensi energi dan mendukung penghematan nasional.

Pemkab Bogor resmi melarang ASN menggunakan mobil dinas pelat merah untuk mudik Lebaran. Kebijakan **Larangan Mudik Mobil Dinas Bogor** ini demi menjaga integritas dan kedisiplinan aparatur.

Bupati Bogor Rudy Susmanto resmi melantik 21 pejabat administrator dan pengawas pada Kamis (26/2). Langkah ini bertujuan memperkuat kinerja birokrasi dan layanan publik di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik 24 pejabat eselon III dan IV guna menata organisasi dan memperkuat kinerja aparatur sipil negara. Pelantikan Pejabat Bupati Bogor ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik.

Ketua Korpri Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengingatkan 9.687 ASN Bogor yang baru dikukuhkan untuk tidak konsumtif dan menghindari praktik gadai SK, demi integritas dan pelayanan publik.