Agung Laksono

Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).

Hal itu ditegaskan JK usai mendapat validasi Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dari kubu Agung Laksono menilai, ada yang janggal dalam proses di Munas. Ia kemudian membuat Munas tandingan.

Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.

JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.

Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla.

Perselisihan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono membuat suasana Munas PMI ke-22 semakin tegang. Lalu, berapa gaji yang diterima oleh Ketua PMI?

Jusuf Kalla terpilih kembali menjadi Ketua PMI untuk periode 2024-2029, meskipun pemilihan tersebut mengalami konflik terkait dualisme kepemimpinan.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, menyinggung terkait musuh negara.

Budi menegaskan PMI merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki aturan tersendiri.

JK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII.

Jusuf Kalla dan Agung Laksono memperebutkan kursi ketua umum PMI.

Agung Laksono adalah seorang politisi senior di Indonesia yang memiliki perjalanan politik yang panjang, termasuk konflik terbaru yang terjadi di PMI.

Sempat terjadi kericuhan, ketika Munas tersebut berlangsung. Agung Laksono justru mendeklarasikan sebagai Ketua Umum PMI tandingan

Ketegangan dalam Munas PMI semakin meningkat, dan Agung Laksono telah melaporkan hasilnya kepada Kemenkumham. Simak kronologinya di sini.

Kisruh itu melibatkan dua calon ketua umum PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

JK tidak heran dengan tindakan Agung. Ia menyebut Agung pribadi yang kerap suka memecah belah hubungan organisasi.

Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Agung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.

Agung Laksono menjelaskan, bahwa untuk menjadi Dewan Pembina Golkar tak ada syarat harus menjadi pengurus kader.