800 Siswa di Sumut Tak Masuk Sekolah saat PTM, Ternyata Ini Alasannya

Merdeka.com - Sejak awal September 2021, beberapa daerah di Sumatra Utara (Sumut) telah memulai kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Pelaksanaan PTM ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat dan mengikuti sejumlah aturan yang telah ditetapkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 188.54/39/INST/2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di masa pandemi Covid-19 di Sumut.

Namun, setelah hampir satu bulan PTM dilaksanakan, Dinas Pendidikan Sumut mencatat ada 800 murid yang tidak lagi masuk sekolah.

Usai diselidiki, ternyata ada beberapa alasan ratusan siswa tersebut tidak lagi masuk sekolah, di antaranya ada yang sudah menikah dan bekerja.

Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya.

Sudah Bekerja dan Menikah

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Syaifuddin mengatakan, sebanyak 800 siswa tak lagi masuk sekolah saat PTM dikarenakan karena beberapa faktor.

Sebagian siswa sudah terlalu nyaman karena terlalu lama mengikuti sekolah daring. Ada juga siswa yang sudah bekerja bahkan menikah.

"Ada juga yang sudah menikah, kalau ditotal alasan itu jumlahnya mencapai 800 murid," ujar Syaifuddin pada Selasa (28/9).

Dengan adanya fakta di lapangan ini, Dirjen PAUD-Dikdas dan Dikmen Kemendikbud Ristek RI, Jumeri mengatakan, PTM menjadi hal yang penting untuk menekan fenomena pengurangan siswa selama pembelajaran jarak jauh akibat pandemi.

"Ada yang mereka putus sekolah karena keasyikan bekerja dapat duit dan banyak faktor lain," ujarnya.

Pencegahan Klaster Sekolah

Selain fenomena pengurangan siswa, saat ini pencegahan terjadinya klaster Covid-19 anak-anak sekolah juga menjadi sorotan. Jumeri mengatakan, perlu kerja sama yang baik antara jajaran pemerintah hingga pihak sekolah dalam melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19, walaupun risiko penularan Covid-19 tetap mungkin terjadi selama PTM.Selain itu, Ia berharap semua informasi terkait pencegahan bahkan penularan Covid-19 di sekolah bisa dijelaskan secara terbuka sehingga tidak memunculkan informasi yang membingungkan di tengah masyarakat."Berikan penjelasan mengenai penanganan yang dilakukan. Mengenai penelusuran, penanganan terhadap yang positif, sehingga tidak justru menjadi viral dengan informasi yang tidak jelas," ungkapnya.