Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menilai larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang merupakan upaya pemerintah membatasi ekspresi keyakinan tertentu.
Imparsial masih menyoroti belum maksimalnya upaya pemerintah memberikan jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi setidaknya tiga level tantangan.
Sementara sertifikasi persiapan perkawinan akan memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif kepada calon mempelai mulai dari kesehatan reproduksi, pencegahan terhadap berbagai macam penyakit, persiapan menjelang kehamilan hingga cara merawat anak.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Saat memberikan sambutan pengantar, dia meminta RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas. Apa yang termuat dalam dokumen RPJMN harus jelas baik target, arah dan dampak bagi rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan sertifikasi persiapan perkawinan tidak dipungut biaya atau gratis. Program sertifikasi persiapan perkawinan ini mulai berlaku tahun depan.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir memastikan penetapan nama pimpinan perusahaan BUMN akan dilakukan awal Desember 2019.
Presiden Joko Widodo mengumpulkan 34 gubernur se-Indonesia. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Istana Merdeka Jakarta pada pukul 11.00 WIB.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut salah satu calon bos perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate menyambut baik kabar tersebut.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan penetapan direktur utama perusahaan BUMN akan dilakukan awal Desember 2019, termasuk Pertamina. Satu nama yang disebut-sebut bakal mengisi posisi bos Pertamina adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada kementerian, lembaga, dan daerah di Istana Negara, Jakarta. Selain menyerahkan Dipa, dia juga menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.
Presiden Joko Widodo mengumpulkan Panglima Kodam (Pangdam) seluruh Indonesia dan Komandan Korem (Danrem) Tipe A sebanyak 60 orang di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan secara tertutup pada pukul 09.00 WIB.
Pemerintah Wacana Hidupkan Kembali KKR untuk Usut Kasus HAM Masa Lalu. Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengusulkan dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi(KKR) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk menangani kasus ledakan itu secara tepat.
Jokowi melanjutkan, lima tahun terakhir banyak sekali laporan yang dikantonginya soal aparat hukum yang 'bermain'. Data tersebut akan dijadikan dasar untuk terus memantau perilaku penegak hukum. Bila masih ada yang bermain, Jokowi mengancam akan mencopot langsung.
Sebagai informasi, usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 tengah mendapat sorotan. Sebab, beberapa usulan anggaran dinilai tak masuk akal.
Mahfud heran siapa sebetulnya yang mencekal Rizieq. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lantas meminta Rizieq menunjukkan bukti surat pencekalan yang selama ini disebut-sebut dikeluarkan pemerintah.
Pernyataan Jokowi ini disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman. Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi wacana evaluasi Pilkada langsung yang digaungkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas Program Kartu Pra Kerja. Dalam rapat tersebut, dia mengingatkan dua hal penting dalam implementasi Kartu Pra Kerja.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyerahkan tiga nama calon Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan nama ini menyusul penentuan Direksi Utama PT Bank Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara.
Seleksi nama Dewas KPK bakal rampung awal Desember 2019. Mereka akan diangkat bersamaan dengan pelantikan lima pimpinan KPK baru.
