Yusril tak takut Menkum HAM ajukan banding atas putusan PTUN

Merdeka.com - Kuasa hukum Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra persilakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang menangkan Ical cs. Dalam putusan PTUN, SK Menkum HAM yang sahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono dibatalkan.

"Kalau mau banding, silakan saja kita tidak menghalangi beliau," ujar Yusril usai persidangan di PTUN, Jakarta, Senin (18/5).

Menurut Yusril, keputusan pengadilan adalah yang terpenting karena sudah menyatakan bahwa SK Menkum HAM yang telah mengesahkan kepengurusan Agung Laksono bertentangan dengan UU yang berlaku.

"Karena itu dibatalkan oleh pengadilan, dan Menkum HAM harus mencabut SK tersebut," lanjut Yusril.

Sebelumnya, Hakim PTUN Jakarta dipimpin oleh Teguh Satya Bhakti mengabulkan sebagian gugatan Ical, termasuk soal mencabut SK Menkum HAM tentang kepengurusan Golkar Munas Riau.

"Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, memerintahkan kepada tergugat (Menkum HAM) untuk mencabut gugatan intervensi, membatalkan SK Menkum HAM, membayar biaya perkara oleh tergugat dalam perkara ini," kata Teguh saat membacakan putusan di PTUN, Jakarta Timur, Senin (18/5).

Dengan adanya hasil putusan ini, maka kepengurusan Golkar kembali berdasarkan hasil Munas Riau tahun 2009 lalu. Dalam hal ini, Ketua Umum Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical) dan Sekjen Golkar Idrus Marham.