Yusril: Presiden harus pertimbangkan masukan Mega dalam reshuffle
Merdeka.com - Walaupun memiliki kewenangan penuh merombak (reshuffle) kabinet, Presiden secara politik juga harus sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan masukan partai-partai pengusung dan pendukungnya.
Dalam hal Presiden Jokowi, masukan dan pandangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mutlak harus menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam penyusunan dan reshuffle kabinet.
"Karena PDIP adalah partai penentu dan pendukung utama terpilihnya Jokowi menjadi Presiden," kata pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Selasa (12/4).
Menurut Yusril, Presiden pertama Bung Karno juga dulu pernah meminta pertimbangan pimpinan parpol sebelum melakukan reshuffle.
"Betapapun wibawa Bung Karno begitu besar dan boleh dibilang bisa menentukan segala-segalanya, namun beliau toh tetap mempertimbangkan masukan ketua partai-partai politik dalam menyusun kabinet," kata Yusril.
"Karena itu masukan dan pertimbangan Ketum PDIP dalam reshuffle kabinet sekarang ini, khususnya untuk pos-pos kementerian tertentu dan personalia tertentu yang menjadi keberatan Ketum PDIP seyogianya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden Jokowi," imbuh Yusril.
Menurut Yusril, semua ini penting untuk mempercepat penyelesaian reshuffle, agar tidak tertunda-tunda lagi. "Demi solidnya kabinet yang mutlak perlu untuk melaksanakan seluruh program kabinet yang dinanti-nantikan seluruh rakyat," ujar mantan Mensesneg ini.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaYusril mempersilakan pihak yang keberatan untuk mengusulkan perubahan konstitusi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaMaruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya