Wapres JK sebut Rp 500 M ke PAN dan PKS dari Sandi bisa jadi dana kampanye
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak mau menanggapi terkait tudingan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief soal isu dugaan pemberian mahar politik yang dilakukan Sandiaga Uno untuk PKS dan PAN sebesar Rp 500 miliar agar bisa menjadi cawapres. JK mengklaim saat tiga kali mengikuti Pilpres tidak pernah ada mahar politik.
"Saya tidak tahu, tanya Partai yang bersangkutan lah. Pada zaman saya pimpin partai tidak ada, waktu zaman saya tiga kali ikut tidak ada (mahar)," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (14/8).
JK menjelaskan mahar adalah bentuk simbolik yang diperuntukan untuk pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan. Nominalnya pun beragam.
"Mahar itu kalau orang kawin. Itu maharnya itu simbolik, sekian riyal atau tak ada yang tinggi-tinggi kalau mahar. Mana ada tinggi mahar satu miliar kan enggak ada. Paling sepuluh juta, Rp 20 juta," kata JK.
Kemudian, JK juga menduga bahwa uang yang diberikan Sandi kepada PKS dan PAN bukanlah mahar. Tetapi upaya untuk biaya kampanye.
"Iya, bisa dana kampanye. Karena kan masing-masing partai akan berkampanye. Saya kira itu lebih banyak (untuk) biaya kampanye. Saya lebih cenderung untuk bahwa mereka bernegosiasi untuk biaya kampanye," ungkap JK.
Diketahui tudingan Andi telah dibantah oleh Sandiaga. Menurut dia, tidak ada hengki pengki dalam proses pencalonannya. PKS dan PAN juga kompak, ingin membawa tuduhan Andi ke polisi karena membantah mendapat mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnyaebijakan dana abadi pesantren dimaksudkan agar para santri bisa terus berkembang dan terlibat dalam pembangunan industri ke depan.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca Selengkapnya