Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TKN: Tidak Semua Partai Bisa Bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf

TKN: Tidak Semua Partai Bisa Bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto. ©2018 Liputan6.com

Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menegaskan tidak semua partai politik bisa bergabung ke koalisi pemerintah. Lagipula, menurutnya, masih terlalu dini menentukan formasi koalisi untuk pemerintahan selanjutnya.

Hasto menyebut penentuan koalisi dan kerja sama politik baru bisa ditentukan setelah ada keputusan resmi soal Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.

"Tidak semua bisa bergabung ke pemerintahan. Dan sekali lagi ini pemilu belum lama senja, masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi. Konfigurasi politik yang sebenarnya setelah KPU menetapkan. Itu lah yang akan menentukan arah dan kerjasama kita ke depan," kata Hasto, Selasa (30/4).

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan itu menuturkan TKN tidak menutup komunikasi seluruh partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berlambang dua bulan sabit dan padi itu diketahui sebagai partner 'sekutu' Gerindra dalam pencalonan capres-cawapres.

Meski demikian, Hasto menjelaskan dalam membentuk koalisi harus ada kesamaan visi, misi, daya dukungan partai politik terhadap paslon nomor urut 01.

"Untuk koalisi pertimbangannya banyak aspek, rekam jejaknya, daya dukungnya terhadap konfigurasi politik yang memperkuat dukungan Jokowi-Ma'ruf Amin. Tapi yang tidak kalah penting berdialog dengan ketum parpol," tegasnya Hasto.

Disinggung soal pertemuan Jokowi dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dia memastikan belum ada kesepakatan apapun. Dia menyebut pertemuan Jokowi dan Zulkifli, tidak otomatis menjadi pintu masuk bagi PAN bergabung ke koalisi Jokowi.

"Jadi harus dibedakan upaya menciptakan komunikasi politik yang kondusif dengan upaya membangun sebuah koalisi. Karena kalau dilihat, peta konfigurasi politik yang ada sekarang kekuatan 60,7 persen itu sudah dimungkinkan," tandasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Ketum ProJo Dukung Jokowi Gabung Parpol: Pokoknya yang Nasionalis dan Kerakyatan
Ketum ProJo Dukung Jokowi Gabung Parpol: Pokoknya yang Nasionalis dan Kerakyatan

Banyak usulan untuk Jokowi setelah pensiun menjadi presiden.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Akankah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Akankah Prabowo Hadir Langsung ke MK?

Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Jokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden

Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik

Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.

Baca Selengkapnya