TKN Jokowi Dukung Kemenkum HAM Cabut Cuti Bersyarat Pemred Obor Rakyat
Merdeka.com - Beredar brosur acara penerbitan kembali tabloid Obor Rakyat jelang tahap pencoblosan Pemilu 2019 pada (17/4) mendatang. Dalam brosur itu, tertulis 'Obor Rakyat Reborn' akan diumumkan di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.
Untuk menandai terbitnya kembali Obor Rakyat, tabloid itu menyajikan edisi wawancara khusus dengan Pentolan FPI Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi. Namun, kabar teranyar, acara pengumuman terbitnya 'Obor Rakyat Reborn' batal karena cuti bersyarat pimpinan redaksi Setyardi Budiono dicabut Kemenkum HAM.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily berharap Tabloid Obor Rakyat tak lagi beredar di masyarakat.
"Tentu kami sangat mengecam ya, kalau misalnya Obor Rakyat terbit kembali. Apalagi kalau misalnya isinya adalah fitnah, hoaks dan ujaran kebencian seperti yang tercermin dalam Obor Rakyat pada 2014 yang lalu," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3).
Menurut Ace, Pilpres seharusnya tidak diisi dengan penyebaran berita bohong atau hoaks. Dia menekankan, semua opini harus berdasarkan fakta dan data.
"Tetapi kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan gagasan itu seharusnya didasari oleh fakta dan data yang akurat. Bukan penggiringan opini yang tujuannya adalah menghasut rakyat," ungkapnya.
Ketua DPP Golkar ini menambahkan, Obor Rakyat juga telah dinyatakan bersalah karena menyebarkan berita bohong pada Pilpres 2014 lalu. Karena itu, dia meminta tak ada lagi penerbitan tabloid tersebut.
"Itu kan artinya bahwa belum ada efek jera dan belum memiliki kesadaran. Ya sudah Obor Rakyat enggak perlu lagi diterbitkan, karena jelas-jelas dia melanggar hukum dan bukan produk jurnalistik," ucapnya.
Terkait dengan pembatalan cuti bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diberikan pada pemimpin redaksi Obor Rakyat, Ace berharap bisa memberikan efek jera agar tak melakukan hal yang sama.
"Lalu kemudian itu akan memberikan efek jera kepada yang bersangkutan supaya jangan melakukan hal yang sama seperti tahun 2014 yang lalu," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Lazimnya, seorang kader yang tergabung di sebuah partai pastinya memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk memastikan dia adalah kader yang sah.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaBegini Situasi di Bromo Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, 'Muuaacet rek
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaMenurut TKN, tidak mungkin Jokowi melepaskan begitu saja putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menghadapi kontestasi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya