Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar para menteri membuat kebijakan yang pro rakyat. Apalagi, menjelang tahun politik pada 2018. Para menteri juga diminta untuk mempertahankan program-program yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan tahun 2018 memang tahun politik. Sebab, sejumlah agenda Pilpres pada tahun 2019 akan dilakukan pada tahun 2018 termasuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

Dia berharap seluruh menteri dapat kompak dalam mendukung Jokowi di Pilpres tahun 2019. Tak terkecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Apabila JK tak maju dalam pilpres, Tjahjo mengusulkan agar nama mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjadi ketua tim sukses Jokowi.

"Mungkin Pak JK tidak maju lagi, mungkin beliau akan siap menjadi ketua timsesnya misalnya begitu. Kalau saya pribadi kalau bisa Pak JK ketua timses nya. saya pribadi loh ya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8).

Meski demikian, bekas Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 ini menyerahkan sepenuhnya kepada JK. Apabila JK ingin tetap maju sebagai cawapres Jokowi, maka akan pula didiskusikan dengan partai-partai koalisi pendukung Jokowi.

"Bukan mengunci pak JK, tidak. Kalau Pak JK mau maju, nanti akan dibahas di partai koalisi. Kalau tidak kita akan minta jadi ketua timsesnya lagi. Itu saja. Saya kira enggak ada masalah," ujarnya.

Apabila JK tetap berada di barisan Jokowi, Tjahjo berharap pada Pilpres 2019 mendatang partai politik maupun orang-orang yang mendukung Jokowi di Pilpres 2014 tetap kompak mensukseskan mantan Wali Kota Solo itu sebagai presiden dua periode.

"Mudah-mudahan (tetap kompak)" tukasnya.