Merdeka.com - Ikatan Dai Aceh mencetuskan ide tes membaca Alquran yang diikuti para capres dan cawapres. Usulan ini ditolak oleh kubu Prabowo-Sandi. Anggota TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin Inas Nasrullah Zubir mengatakan Prabowo seharusnya menyanggupi usulan tes baca Alquran tersebut.

"Sinyal tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan ustaz Sambo yang mengaku guru ngaji Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Prabowo belajar mengaji sejak tahun 1998 di Yordania, artinya bahwa Prabowo sudah sangat fasih membaca Al-Quran," ujar Inas di Jakarta, Selasa (1/1).

Untuk itu, Ketua DPP Partai Hanura ini menanti kehadiran eks Danjen Kopassus itu memenuhi undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh.

"Mari kita tunggu kehadiran Prabowo Subianto di Aceh pada tanggal 15 Januari 2019 untuk mengikuti tes baca Alquran," ujar Inas.

Berita terkait Prabowo Subianto bisa diakses di Liputan6.com

Senada dengan Inas, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menilai tes membaca Alquran bukan politik identitas. Pasalnya, ide itu datang langsung dari masyarakat, bukan diusulkan pasangan calon. Atas dasar itulah, menurutnya, kubu Prabowo-Sandi tak perlu menolak tes tersebut.

"Uji baca Alquran yang diajukan ulama dan masyarakat Aceh kepada para kandidat capres cawapres bukanlah politik identitas karena ia datang dari keinginan masyarakat sendiri," jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Ikatan Dai Aceh mengundang dua pasangan capres-cawapres mengikuti uji kemampuan membaca Alquran.

"Kami akan mengundang kedua pasangan calon untuk mengikuti uji mampu membaca Alquran. Tes membaca Al Quran, Surat Al-Fatihah dan surat pendek lainnya akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2019," kata Ketua Dewan Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin.

Hal itu disampaikannya pada konferensi pers bertemakan Akhiri Polemik Keislaman Capres dan Cawapres dengan Uji Baca Al Quran, di Banda Aceh. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (29/12).

Menurut dia, hasil tes membaca Al Quran tidak akan mempengaruhi keputusan KPU/KIP. Justru, katanya, sebagai langkah awal untuk mengakhiri politik identitas yang sudah terlanjur terjadi.