Tanggapi Kubu Anies, PDIP: Jokowi dari Gubernur-Presiden Banyak Isu Penjegalan

Merdeka.com - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Sudirman Said menjabatkan sederet upaya penjegalan yang dialami oleh bacapres Anies Baswedan. Bahkan, dia mengaku jika upaya tersebut masih terjadi sampai saat ini.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung bagaimana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mendapatkan penjegalan.

"Ketika kita lihat pengalaman dari bapak Presiden Jokowi ketika dari gubernur melangkah menjadi calon presiden dan kemudian terpilih sebagai presiden, begitu banyak penjegalan," kata Hasto, saat diwawancarai di Sekolah Partai, DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/6).

"Kurang apa ibu Megawati dihambat kepemimpinannya melalui kongres luar biasa, melalui serangan kantor PDI perjuangan di Diponegoro," sambungnya.

Namun, kata Hasto, kepemimpinan Megawati dan Jokowi yang berprestasi dan mengakar mampu menekan penjegalan tersebut. Sehingga mendorong rakyat untuk bergerak bersama.

"Tetapi sikap dari Pak Jokowi, kemudian Pak Ganjar, PDIP, selalu percaya kepada jalan keyakinan bahwa ketika politik berbasis kinerja, ketika berpolitik itu mampu menyerap aspirasi rakyat yang dituangkan dalam aspirasi kemajuan, maka itu akan mendorong rakyat untuk bergerak bersama," ucapnya.

Dia pun menyebut, hambatan-hambatan yang dialami Megawati dan Jokowi menjadi pelajaran terbaik untuk pemimpin selanjutnya.

"Seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi dan Pak Ganjar," imbuh dia.

Sebelumnya, Sudirman Said blak-blakan soal bentuk operasi yang menyasar Anies dan koalisi Perubahan. Anies misalnya, ditekan dengan dugaan korupsi Formula E di KPK. Meskipun, sampai saat ini belum terbukti keterlibatan Anies dalam korupsi tersebut.

"19 kali gelar perkara itu, tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata dia.

Sementara operasi terhadap partai koalisi Perubahan pun dilakukan dalam berbagai bentuk. Partai Demokrat ikut dikerjain dengan gugatan peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko. Gugatan ini terkait dengan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko yang berkali-kali digagalkan hukum.

Selanjutnya NasDem yang ditarget dengan kasus dugaan korupsi proyek BTS. Buktinya, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate ditetapkan tersangka kasus yang merugikan negara sebesar Rp8 triliun.

Lain lagi dengan PKS. PKS digoda oleh banyak pejabat negara untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming tertentu. Di antaranya logistik politik sampai jabatan di pemerintahan tersebut.

"Jadi memang Pak Anies nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa," tegas Sudirman.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com