Substansi RUU TPKS Selesai, Panja Kini Fokus Sinkronisasi 90 Poin DIM

Merdeka.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya memastikan pembahasan substansi RUU TPKS sudah selesai. Panja hari ini menyelesaikan harmonisasi dan sinkronisasi 90 poin daftar inventarisasi masalah (DIM).

Tinggal setengah lagi poin yang dibahas oleh tim perumus dan tim sinkronisasi dengan pemerintah.

"Kita targetkan selesai hari ini karena ada 90 poin yang diharmonisasi yang disinkronisasi sejauh ini sudah selesai separuh sudah sampai tadi 42 dari 91 sudah separuh dan memang kita targetkan hari ini," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Willy menjelaskan, pembahasan RUU TPKS hanya tinggal dengan ahli bahasa. Agendanya mengkonversi dari bentuk DIM menjadi undang-undang.

"Di dalam timus timsin itu tidak ada lagi perdebatan karena semata-mata mengkonversi dari bentuk DIM ke bentuk undang-undang. Hari ini kami hadirkan ahli bahasa," ujar politikus NasDem ini.

Pembahasan dalam undang-undang ini penting karena tidak boleh menggunakan bahasa asing. Contohnya, victim trust fund diubah menjadi dana bantuan korban. Serta mengubah kekerasan gender berbasis online menjadi kekerasan seksual berbasis elektronik

"Undang undang kan tidak boleh menggunakan bahasa asing. Assesment kan seringkali digunakan dalam bahasa kedokteran dan psikologi. Itu yang kemudian kita adaptasi dan beberapa hal lain. Ini yang menjadi progres hari ini. Kita harap selesailah," jelas Willy.

Sebelumnya, Anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RUU TPKS Taufik Basari mengatakan terdapat sejumlah norma baru yang diatur, antara lain terkait hak untuk dilupakan dan victim trust fund.

"Banyak norma-norma hukum yang progresif yang dihasilkan dari pembahasan," kata Taufik.

Dia mengatakan Pemerintah dan DPR menghasilkan berbagai norma yang menggunakan perspektif perlindungan korban dan hukum acara modern, guna mengakomodasi perkembangan zaman, penegasan peran Pemerintah, serta kehadiran negara dalam memberi perlindungan kepada rakyat, khususnya terkait isu kekerasan seksual.

Melalui RUU TPKS, kata Taufik, para pembuat kebijakan menegaskan adanya hak restitusi bagi korban kekerasan seksual serta penyitaan harta pelaku, sebagai upaya pelaku dapat memberikan dan memenuhi jaminan restitusi kepada korban.

Apabila pelaku tidak mampu memenuhi besaran restitusi yang diputuskan pengadilan, maka RUU TPKS mengakomodasi mekanisme victim trust fund atau dana bantuan korban. Korban akan menerima dana tersebut sebagai kompensasi, tambahnya.

"RUU TPKS juga mengakui right to be forgotten atau hak untuk dilupakan," katanya.

Hak untuk dilupakan ialah penghapusan bukti digital pada kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), sehingga publik tidak lagi dapat mengakses bukti digital tersebut.

RUU TPKS juga mengakomodasi visum psikiatrikum berupa hasil pemeriksaan psikiatri sebagai alat bukti. Korban juga memiliki hak untuk mempunyai pendamping selama proses hukum berlangsung.