Stafsus Milenial Jokowi di Ujung Jalan?

Merdeka.com - Dua Staf Khusus Presiden Joko Widodo sedang jadi buah bibir masyarakat. Bukan karena kinerjanya membantu Jokowi, tapi karena kontroversi. Mereka adalah Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Syah Devara.

Andi Taufan lebih dulu dikritik karena surat berkop sekretariat kabinet kepada seluruh camat di Indonesia. Isinya meminta dukungan untuk perusahaan yang dipimpinnya, PT Amartha Mikro Fintek dalam menangani Covid-19.

Sementara, Belva mulai disorot sejak penunjukan Ruangguru jadi satu dari delapan mitra pelatihan online Kartu Prakerja memicu polemik. Belva hingga sekarang tercatat sebagai CEO Ruangguru merangkap Stafsus Jokowi. Karena masalah ini, Belva mundur dari Istana.

Banyak pihak mulai mempertanyakan kerja dan kontribusi para stafsus milenial bentukan Jokowi tersebut. Salah satunya politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia belum melihat manfaat dari keberadaan stafsus milenial terhadap kebijakan yang diambil Jokowi. Yang ada justru menjadi beban dari pemerintah.

"Kita tidak melihat manfaat mereka jadi stafsus milenial Pak Jokowi, malah menjadi beban," ujar Andre.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menolak mengomentari kinerja stafsus dalam membantu Jokowi, terutama saat Indonesia dilanda pandemi virus corona atau covid-19. Pesan aplikasi yang dikirim merdeka.com hanya dibalas jawaban bernada guyonan dan satu kata 'Merdeka'.

Ketika awal dikenalkan Jokowi ala lesehan di Istana, tujuh stafsus diharapkan memberikan masukan konstruktif-inovatif dan terobosan dari kaum milenial kepada Jokowi. Mereka pun tak harus setiap hari bertatap muka dengan Jokowi. Hanya diminta melaporkan kinerja satu atau dua minggu sekali.

"Iya saya ingin ada inovasi, ada gagasan, ada ide baru, ada terobosan baru sehingga memudahkan kita dalam mengelola negara ini sehingga golnya ke sana," kata Jokowi," kata Jokowi sambil duduk lesehan di beranda Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 21 November tahun lalu.

Stafsus Jokowi Layak Dibubarkan?

Karena seolah minim 'manfaat' yang terlihat, muncul gagasan agar stafsus milenial Jokowi lebih baik dibubarkan. Politikus PKB Yaqut Cholil Qoumas menilai staf khusus milenial Presiden Jokowi tidak berguna sehingga laik dibubarkan.

"Saya dari awal konsisten, bubarkan saja stafsus milenial ini. Tidak ada faedah," tegas Yaqut.

Publik akan menilai Jokowi mendengar kritik dari publik jika mengevaluasi kinerja para stafsusnya. Langkah perbaikan itulah yang saat ini sedang dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

"Yang penting adalah respons atas kesalahan itu. Jika presiden segera mengevaluasi pembentukan stafsus milenial yang tidak berfaedah ini, maka publik akan mengapresiasi presiden sebagai pemimpin yang benar-benar mau dan mampu mendengarkan suara publik," ujar dia.

Gaji Stafsus Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Sebelum polemik Andi Taufan dan Belva Devara, Staf Khusus Milenial juga disorot publik karena bergaji fantastis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015, Staf Khusus Milenial akan mendapatkan hak bulanan sebesar Rp51 juta.

Perpres tersebut mengatur tentang besaran hak keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten.

Andre Rosiade menyarankan agar beban anggaran untuk menggaji para stafsus Jokowi ini dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, hal tersebut jauh lebih bermanfaat ketimbang adanya stafsus milenial yang tidak jelas kinerjanya. Dan justru menimbulkan masalah serta menambah beban anggaran negara.

2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Ditambah lagi, kata dia, para stafsus ini seolah hanya sekadar gaya-gayaan saja tapi kurang membantu Jokowi mengurus negara.

"Alangkah tepatnya saran kepada Presiden stafsus milenial ini dibubarkan saja lalu gaji gaji mereka, anggaran yang dipersiapkan untuk staf khusus milenial ini digeser dan dipakai untuk penanganan Covid-19," kata Andre, Rabu (22/4).

Potensi KKN Model Baru

Politikus PKS Bukhori Yusuf ikut khawatir jika kiprah stafsus Jokowi tidak segera dievaluasi bakal makin buruk. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa stafsus ini bisa menjadi cikal bakal model KKN baru.

"Saya khawatir jika tidak dilakukan evaluasi lembaga staf ini akan menjadi embrio KKN model baru," kata dia.

Dalam pandangan dia, tindakan dua stafsus Jokowi itu semakin bikin miris karena terjadi di tengah kecemasan masyarakat menghadapi Covid-19. Jokowi, lanjut Anggota Komisi III ini, sebenarnya tidak memiliki beban politik jika harus melakukan evaluasi di tubuh anak buahnya, termasuk stafsus milenial.

"Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah tidak mempunyai beban psikologis karena tidak bisa lagi mencalonkan sebagai presiden di 2024, sedianya berani mengevaluasi staf-stafnya terutama yang jelas-jelas memanfaatkan posisinya," tegas dia.

Setop Ruangguru jadi Mitra Kartu Prakerja

Peneliti ICW, Wana Alamsyah menilai wajar jika Belva memilih mundur dari stafsus Jokowi. Belva seharusnya menyadari menjadi pejabat publik sangat rentan dengan konflik kepentingan.

Oleh karena itu, kata Wana, akan lebih etis jika pelibatan Ruangguru sebagai mitra kerja Kartu Prakerja sudah sepatutnya seluruh mitra dihentikan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Ruangguru sebagai mitra Prakerja dinilai akan memunculkan kesan bahwa penunjukan itu tidak objektif dan tidak sesuai dengan peraturan presiden. Proses penunjukan mitra itu dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.

"Sebab, proses pemilihannya pun tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa," terangnya.

Stafsus Bikin Birokrasi Istana Gemuk

Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan keberadaan stafsus memang dibutuhkan oleh Jokowi. Namun, keberadaan mereka malah membuat birokrasi di lingkaran istana menjadi terlampau gemuk.

Di istana saja, sudah ada tiga lembaga yang bertugas membantu kerja presiden. Tiga lembaga yang dimaksud Feri, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Jika mempertimbangkan kehadiran tiga lembaga ini, sebenarnya stafsus presiden tidak lagi dibutuhkan.

"Jadi kalau sudah Mensesneg, KSP, Seskab, ngapain lagi ada stafsus. Jadi itu bagi saya hanya untuk untuk menunjukkan bahwa dulu Jokowi sudah pernah berjanji bahwa mereka akan melantik orang-orang di bawah 30 dalam kabinet. Mungkin daripada janji itu tidak bisa terpenuhi, dipaksakan lah. Ini yang menurut saya tidak ada manfaat betul sebenarnya. Kecuali gengsi saja," kata dia.

Kalaupun ada aspek 'kekhususan' atau 'spesifikasi' tugas di balik pembentukan stafsus, maka itu bukanlah alasan yang dapat diterima. Lagipula dari sisi hukum, yakni amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang disebut staf atau pembantu presiden sesungguhnya hanya para menteri.

"Di pasal 17 UUD kan bunyinya presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri lah pembantu presiden pada dasarnya. Tentu ada staf-staf lain, tetapi staf khusus ini ada pertanyaan, kurang khusus apa menteri?," jelas dia.

2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Dari sisi administrasi negara, lanjut Feri, memberikan ruang terlalu banyak pada birokrasi punya dua imbas negatif bagi pelaksanaan kerja di birokrasi. Yaitu beban bagi anggaran negara dan birokrasi yang tidak profesional.

"Jadi jangan menambah hal yang tidak ada jelas kinerjanya dan dampaknya bagi publik," ungkapnya.

Feri menambahkan, jika menilik kiprah para stafsus milenial, sejak pertama kali diperkenalkan di istana sulit menemukan kontribusi khas stafsus milenial pada kebijakan Jokowi.

"Kalau kita lihat dari kebijakan presiden kita bisa duga itu masukan dari milenial kan tidak terasa betul. Hal-hal yang kita anggap merupakan masukan yang signifikan bagi presiden untuk mendekati masyarakat yang lebih luas, teknologi yang sudah berkembang," papar dia.

"Malah kemudian, tidak seluruh (stafsus) tentunya, sebagian dari mereka malah mendapatkan proyek. Tentu ini tidak secara kebijakan atau masukan kebijakan kepada presiden tetapi sudah jadi alat yang diduga mereka lakukan untuk memperoleh keuntungan itu yang jauh dari tupoksinya sebagai orang yang akan menasehati presiden di lingkaran inti presiden," ujar dia.

Oleh karena itu, Feri beranggapan publik akan menduga bahwa ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan posisi sebagai stafsus presiden untuk kepentingan sendiri.

"Makanya kan timbul hal-hal aneh tuh. Pernyataan bahwa mereka setingkat menteri, itu kan sudah tidak masuk akal. Pengakuan semacam itu menimbulkan kecurigaan bahwa mereka mencoba menggunakan jabatannya untuk citra diri mereka," imbuhnya.

Pengunduran Diri Belva Tak Redam Konflik Kepentingan

Terkait pengunduran diri Belva Devara, menurutnya, hal tersebut tidak menyelesaikan persoalan. Terutama dugaan adanya konflik kepentingan. Pengunduran diri Belva mesti dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi sehingga tidak serta merta menyelesaikan dugaan adanya konflik kepentingan di balik penunjukkan Ruangguru sebagai mitra kartu pra-kerja.

"Jadi kalau pun mundur dia (Belva Devara), tapi programnya tidak dibatalkan, masih ada konflik kepentingannya," ujar dia.

Karena itu, pengunduran diri Belva harus diikuti dengan dibatalkan proyek kartu pra-kerja yang melibatkan Ruangguru. "Makanya pilihannya dua, Belva-nya mundur dan proyek itu dibatalkan. Itu untuk menghapus dugaan konflik kepentingan. Tetapi tentu saja kalau ada motif lain misalnya patut diduga terjadi korupsi, penyimpangan anggaran, tidak tepat pengadaan barang dan jasa, harus tetap lanjut baik itu mundur atau tidak," urai dia.

"Jangan ditafsirkan konflik kepentingan sudah selesai (dengan pengunduran diri Belva Devara). Tidak sama sekali. Itu dua hal yang berbeda. Pada dua hal itulah sebenarnya pemerintahan Jokowi bisa berbenah dengan berupaya memberikan gambaran bahwa istana tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan membatalkan program dan tidak melibatkan orang-orang di lingkarannya untuk menerima program," tandasnya.