Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya akan menempatkan salah satu militer di beberapa daerah baik dari Korps Bhayangkara atau dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penempatan itu dilakukan untuk menjadi Penjabat Gubernur, yang sudah memasuki masa periode.

"Ya ada dong, belum ada masukan bisa polisi, bisa juga unsur TNI. Saya minta Pak Menkopolhukam (Wiranto) dan Pak Deputi untuk sampaikan siapa. Saya masih nunggu," ujar Tjahjo di Hotel Gradhika Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa salah satu daerah lagi yang akan ditempatkan seorang anggota militer baik itu dari TNI maupun Polri berada di Indonesia bagian Timur.

"Papua akan saya tempatkan yang sama," sebutnya.

Ia menjelaskan alasan kenapa Penjabat Gubernur di Papua, harus dari institusi Polri ataupun TNI. Karena hal itu dilihat dari peta kerawanan Pilkada serentak 2018, yang mana Papua masuk dalam zona rawan.

"Implikasi Pilkada Serentak yang ada di Papua sampai kantor saya dirusak juga, ini bagian dari pada telaah hasil yang ada," jelasnya.

Dirinya pun mengungkapkan bahwa penunjukan Penjabat Gubernur terhadap salah satu institusi hukum (Polri atau TNI) sudah sesuai aturan dan tak berbenturan dengan aturan hukum yang ada.

"Ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kemudian Permendagri bahwa eselon satu dan pejabat di bawah kementerian terkait dan lembaga bisa diusulkan," ungkapnya.

Penunjukan sebagai Penjabat Gubernur dari institusi atau lembaga hukum (Polri-TNI), itu tak ada arahan dari salah satu partai politik dan memang tak ada sangkut pautnya dengan partai politik.

"Ini enggak ada sangkut pautnya dengan partai. Saya tau bahwa saya orang partai, tapi saya memisahkan ini nggak ada paket atau apa dari partai," tandasnya.