Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memaklumi sikap Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memilih walk out saat deklarasi kampanye damai di silang Monas, Minggu (23/9). SBY walk out lantaran banyaknya aturan yang dilanggar saat kampanye damai.

"Tentu Pak SBY juga punya hak untuk marah dan kecewa. Tidak apa-apa, kita maklumi saja," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya, Minggu (23/9).

Dia membela KPU dan Bawaslu yang dinilai telah berusaha maksimal dan serius agar tak ada pelanggaran saat acara berlangsung. Raja Juli mengatakan, KPU juga telah menegur dan meminta kepada massa pendukung untuk menurunkan atribut partai.

"Sempat ada bendera Partai Nasdem dan Gerindra yang dikabarkan relawan di sebelah kiri panggung lalu petugas KPU menghampiri dan meminta bendera diturunkan. Ketika tamu undangan mulai bubar, baru saya lihat banyak bendera NasDem yang memenuhi bagian depan panggung," ujarnya.

Apabila ada atribut partai di luar jalur karnaval, itu bukan tanggung jawab dari KPU. Raja Juli memandang itu sebagai antusiasme relawan dan pendukung.

"Di luar arena acara tentu bukan tanggung jawab KPU dan partai. Antusiasme relawan kedua pendukung berjalan alamiah. Selama tertib, tidak melakukan kekerasan dan vandalisme tentu itu hak mereka, tidak bisa dilarang," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, SBY mengaku kecewa karena ada peserta membawa atribut parpol untuk kampanye. Apalagi Demokrat hanya membawa atribut yang disediakan oleh KPU. SBY pun meninggalkan tempat dan menitip pesan kepada Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di lokasi.

"Pak Hinca, Pak Hinca, ini bukan dari KPU kan? Anu di kita yang tertib karena yang lain melanggar semua. Jadi saya sudah tahu saya. Bapak (Hinca) yang mimpin, nanti kalau ditanya, pak SBY sengaja meninggalkan tempat kerena Demokrat tertib sesuai dengan aturan, tapi yang lain sudah berkampanye, sudah gitu saja," kata SBY kepada Hinca di lokasi.

Terpisah, Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean geram dengan adanya kelompok lain yang membawa atribut di luar ketentuan KPU. Dia menyebut kelompok simpatisan Capres Jokowi.

"Dari KPU jelas edaran dan keputusan yang kami terima adalah tidak boleh ya melarang kampanye membawa alat peraga kampanye karena semua disediakan KPU dan kami mengikuti aturan itu dan ternyata yang lain tidak mengikuti dan kami merasa terjebak di dalam euforia permainan sekelompok pendukung pak Jokowi," ujarnya.

Saat rombongan SBY melintas, relawan Projo (Pro Jokowi) mengibarkan bendera. Menurutnya, hal ini tidak adil dalam deklarasi yang bertajuk damai ini.

"Kami lihat di situ ada bendera Projo, dan bahkan posko Projo, ini kami anggap ketidakadilan di dalam deklarasi kampanye damai. Maka Pak SBY bersama Pak Zulkifli Hasan ya menyatakan protes dan meninggalkan acara lebih awal," tuturnya.

Reporter: Lizsha EgehamSumber: Liputan6.com