Penguatan Pertahanan Indonesia Harus dalam Kerangka Demokrasi, Akademisi Ingatkan Pentingnya Kontrol Sipil

Penguatan sektor pertahanan di Indonesia menjadi sorotan utama dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Indonesia Youth Congress di Jakarta, Rabu (11/3). Para akademisi menekankan bahwa setiap upaya penguatan pertahanan harus tetap berada dalam kerangka negara demokrasi.

Prinsip kontrol sipil menjadi landasan penting yang tidak boleh diabaikan, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Heru Susetyo. Ia mengingatkan bahwa desain keamanan nasional tidak boleh hanya dimaknai sebagai penguatan institusi militer semata.

Diskusi ini secara khusus membahas arah politik pertahanan Indonesia di tengah memanasnya geopolitik global. Tujuannya adalah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan sektor keamanan, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Pentingnya Kontrol Sipil dalam Desain Keamanan Nasional

Prof. Heru Susetyo menegaskan bahwa pertahanan negara yang kuat tidak hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan. Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi. Pandangan ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif dalam membangun keamanan nasional.

Desain keamanan yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Ini berarti melibatkan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya fokus pada aspek militer. Kontrol sipil menjadi krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga akuntabilitas.

Penguatan pertahanan yang mengabaikan kontrol sipil berisiko mengikis fondasi demokrasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait Penguatan Pertahanan harus selalu mempertimbangkan partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sipil.

Strategi Pertahanan Nasional di Tengah Geopolitik Global

Pakar hubungan internasional, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, turut menyoroti dinamika geopolitik global. Ia mengakui bahwa kondisi ini memang mendorong banyak negara untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya. Namun, strategi keamanan nasional harus dirumuskan secara terukur.

Perumusan strategi ini juga harus berbasis pada kepentingan nasional jangka panjang. Menurut Prof. Connie, Kementerian Pertahanan dapat berfokus pada konsolidasi kekuatan militer. Selain itu, pembangunan industri pertahanan juga menjadi prioritas penting.

Kementerian Pertahanan juga perlu merumuskan strategi yang adaptif. Hal ini penting untuk menghadapi ketegangan geopolitik dunia yang semakin kompleks. Pendekatan ini memastikan bahwa Penguatan Pertahanan Indonesia relevan dan efektif dalam konteks global.

Fokus Kebijakan Pertahanan yang Tepat Sasaran

Robi Nurhadi, dosen hubungan internasional dan politik luar negeri dari Universitas Nasional Jakarta, menambahkan perspektif lain. Ia menyebutkan bahwa tantangan keamanan saat ini bukan hanya militer. Tantangan tersebut juga berkaitan dengan perubahan konstelasi politik global dan rivalitas kekuatan besar.

Oleh karena itu, kebijakan pertahanan harus diarahkan pada penguatan kapasitas strategis negara. Hal ini penting untuk memastikan fokus utama pertahanan nasional tidak terdistorsi. Kebijakan tidak boleh melebar ke berbagai sektor lain yang berpotensi mengaburkan prioritas utama.

Para akademisi dan peneliti berharap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dapat fokus pada mandat utama. Mandat tersebut adalah pengelolaan pertahanan negara di tengah situasi global yang penuh tantangan. Penguatan Pertahanan yang terarah akan lebih efektif.

Sumber: AntaraNews