Momen Langka Empat Pemimpin Dunia Berjejer di Beijing: Indonesia Perkuat Posisi dalam Arus Multipolarisme Global

Pada Rabu pagi, 3 September, Lapangan Tiananmen di Beijing menjadi saksi momen geopolitik penting ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri sejajar dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Kehadiran empat pemimpin negara terkemuka ini dalam parade militer China's Victory Day menandai sebuah pesan global yang signifikan. Acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan posisi China sebagai kekuatan alternatif di Indo-Pasifik, mengukuhkan babak baru dalam dinamika persaingan kekuatan besar dunia.

Meski semula tidak dijadwalkan hadir, kehadiran Presiden Indonesia ini menunjukkan betapa krusialnya partisipasi dalam parade militer terbesar se-Asia tersebut di mata Jakarta. Momen ini secara jelas menyiratkan pergeseran dari tatanan unipolarisme atau bipolarisme menuju narasi Multipolarisme Global yang lebih terdesentralisasi. Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, berupaya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya di kancah internasional.

Multipolarisme menawarkan kesempatan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk berdiplomasi secara independen dan berkembang tanpa terikat pada dua kutub kekuatan dominan. Duduk sejajar dengan para pemimpin kekuatan baru dunia, Indonesia menunjukkan kesiapannya untuk terus diperhitungkan. Hal ini sejalan dengan perjuangan para pendiri bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui kebijakan bebas aktif yang seimbang di tengah rivalitas global.

Geopolitik dan Pergeseran Kekuatan

Parade militer di Beijing pada 3 September bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah pernyataan politik global yang kuat dari China. Acara ini secara tegas mengukuhkan posisi Beijing sebagai kekuatan alternatif yang signifikan di kawasan Indo-Pasifik. Kehadiran para pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia, menjadi simbol nyata dari pergeseran tatanan dunia dari unipolarisme atau bipolarisme menuju era Multipolarisme Global.

Dalam tatanan multipolar, kekuasaan dan pengaruh global tidak lagi terpusat pada satu atau dua negara adidaya, melainkan tersebar di antara beberapa kekuatan regional dan global. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk lebih leluasa dalam berdiplomasi dan mengembangkan diri secara mandiri. Indonesia, yang selama ini merasa kurang diuntungkan oleh sistem bipolar, kini melihat kesempatan untuk memainkan peran yang lebih besar.

Prinsip "bebas aktif" Indonesia menjadi sangat relevan dalam konteks ini, memungkinkan Jakarta untuk menjaga hubungan yang seimbang di tengah meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik. Ketegangan di Laut China Selatan dan isu Taiwan menjadi latar belakang penting yang menuntut Indonesia untuk bersikap hati-hati namun strategis. Kehadiran Presiden Prabowo di Beijing mengirimkan sinyal kuat tentang komitmen Indonesia terhadap keseimbangan kekuatan.

Publikasi foto empat pemimpin dunia tersebut menempatkan Indonesia dalam sorotan geopolitik global, yang berpotensi memicu respons dari Washington. Indonesia harus siap menghadapi potensi risiko seperti tekanan ekonomi, penarikan investasi, atau sinyal operasi intelijen dari Gedung Putih. Namun, China juga berupaya memanfaatkan sikap reaksioner Washington dengan menggalang dukungan dari negara-negara padat penduduk seperti Indonesia, India, dan Brasil, menegaskan posisinya sebagai pemimpin baru dunia.

Implikasi Ekonomi dan Militer

Kehadiran Indonesia dalam parade militer China berpotensi membuka pintu bagi kerja sama pertahanan yang lebih mendalam dengan Beijing. China saat ini memiliki armada laut yang mengesankan, terdiri dari lebih dari 350 kapal, termasuk kapal induk canggih Fujian dan Shandong. Selain itu, sistem satelit BeiDou milik China telah digunakan oleh lebih dari 165 negara, menunjukkan kemajuan teknologi militer yang signifikan.

Sejak peluncuran Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013, China telah berhasil mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan ekspansi strategisnya. Modernisasi militer melalui strategi "Military-Civil Fusion" memungkinkan integrasi riset sipil dengan industri pertahanan, mempercepat produksi senjata canggih dibandingkan pola konvensional Barat. Pertunjukan militer ini juga mengirimkan pesan bahwa Beijing siap mengawal investasi besar yang telah mereka keluarkan di sepanjang jalur BRI, yang tercatat mencapai 1,308 triliun USD hingga tahun 2025.

Dalam konteks ekonomi, China memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan stabilitas regional guna mendukung investasinya. Beijing berupaya membuktikan kemampuannya dalam mengumpulkan mitra regional dan internasional, bahkan di tengah ketegangan dengan Barat dan gangguan tatanan global oleh kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Indonesia, yang juga sempat terkena tarif dagang AS, kini memiliki kesempatan untuk menyeimbangkan hubungan ekonominya dengan kedua negara adidaya tersebut.

Strategi Diplomasi Indonesia di Era Multipolarisme

Dengan prinsip "bebas aktif," Indonesia dapat dengan mudah diterima oleh kekuatan-kekuatan baru, namun hal ini juga membawa risiko yang harus dikelola secara cermat. Tugas utama para pemimpin nasional adalah memastikan risiko tersebut tetap berada pada level yang terkendali. Kemajuan teknologi dan ekspansi ekonomi China telah menciptakan kesenjangan digital yang perlu dikelola agar tidak menjadi bom waktu dalam hubungan bilateral.

Langkah tepat telah diambil dengan mengirimkan delegasi untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi dalam forum KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO), diikuti dengan diplomasi militer. China telah menunjukkan bagaimana kolaborasi antara aspek digital, ekonomi, dan militer dapat membawa kemajuan signifikan. Pelajaran ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengkolaborasikan ketiga aspek tersebut demi kemajuan bangsa.

Dalam konteks regional, negara-negara ASEAN seringkali menjadi objek rivalitas kekuatan besar. Oleh karena itu, diplomasi regional Indonesia harus berorientasi pada penguatan ASEAN itu sendiri. Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan keterbukaan, kerja sama, dan perdamaian perlu ditingkatkan. ASEAN harus menjadi aktor aktif dalam perumusan keamanan kawasan, dengan Indonesia berpotensi menjadi mediator utama yang menjembatani kepentingan AS dan China.

Narasi publik yang sering memposisikan China sebagai ancaman perlu diseimbangkan, mengingat ASEAN memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas dan kerja sama. Indonesia dapat memanfaatkan berbagai forum internasional seperti G20, APEC, dan East Asia Summit sebagai panggung diplomasi publik untuk menyeimbangkan persepsi global terhadap dinamika keamanan kawasan. Pada akhirnya, dibutuhkan strategi diplomasi komprehensif yang mengombinasikan diplomasi aktif, penguatan pertahanan nasional, dan inisiatif regional.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam parade militer di Beijing sangat penting, bukan untuk mendukung poros tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga di tengah pergeseran tatanan global. Momen ini menciptakan momentum krusial sebelum pidato di Sidang Umum PBB, menegaskan kembali peran Indonesia dalam membangun keseimbangan di tengah persaingan kekuatan dunia. Pendayagunaan seluruh kekuatan berbasis diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi, dipadukan dengan potensi sumber daya nasional, adalah kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Sumber: AntaraNews