Pejabat Salah Dibuat Damai, Rakyat Biasa Salah Diproses Hukum

Viral pemukulan diduga melibatkan rombongan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan seorang pengendara mobil lain. Dalam sebuah video pengendara itu terlihat dipukuli oleh orang dari rombongan Viktor Laiskodat. Namun, polisi menyebut kasus itu berakhir damai.

Pengamat Politik, Ujang Komarudin menilai, perlakuan biasa jika ada kasus melibatkan pejabat publik atau anak buah pejabat publik berakhir damai. Beda perlakuan jika pemukulan itu dilakukan rakyat biasa.

"Biasa begitu. Kalau ada pejabat atau anak buah pejabat yang salah, akan dicari jalan damai. Namun jika rakyat biasa yang salah. Langsung diproses secara hukum," katanya melalui pesan singkat, Jumat (11/12).

Dia mengatakan, Indonesia punya hukum. Seharusnya pihak yang berbuat salah ditindak dan dihukum dengan adil.

"Jika hukum tak adil, maka akan muncul hukum rakyat dan hukum jalanan," tegasnya.

Seharusnya, dia menegaskan, polisi mengusut kasus tersebut. Jika dibiarkan, Ujang khawatir, hal tersebut bisa membuat kekacauan dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Kejadian tersebut mesti diusut tuntas oleh Polisi. Agar keadilan ditegakkan. Jika polisi tak berani menindak pelakunya, maka jelas kacaulah penegakan hukum di republik ini," tutupnya.

Diberitakan, viral video keributan hingga pemukulan diduga melibatkan rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dengan seorang pengendara mobil lain. Kejadian itu disebut terjadi pada Jumat (4/12) malam di Jalan Jenderal Sudirman, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kapolsek Metro Setiabudi AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan, kejadian itu berawal saat salah seorang pengendara mobil memotong jalur rombongan Viktor Laiskodat.

"Intinya ada mobil yang dikemudikan oleh pengemudi mabuk berjalan zigzag dan memotong rombongan kendaraan gubernur NTT," kata Yogen saat dihubungi merdeka.com, Kamis (10/12).

Namun, kejadian itu telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tindak lanjut secara hukum karena kedua belah pihak saling memaafkan.

"Saat di Polsek tidak ada laporan terkait pemukulan, hanya selisih paham dan cekcok mulut. Kemudian didamaikan di Polsek," ujarnya.

"Di Polsek tidak ada yang cerita tentang pemukulan, jadi ya tidak ada permintaan visum. Yang mabok minta maaf, yang rombongan memaafkan," sambungnya.