PPP sebut Pilgub DKI bukti parpol legowo tak usung kader
Merdeka.com - Kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 bakal diperebutkan oleh tiga pasangan calon. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Dari tiga calon gubernur tersebut, tak ada satu pun yang merupakan kader dari partai politik. Calon wakil gubernur pun hanya ada dua yang merupakan kader partai politik, yaitu Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kader PDIP dan Sandiaga Uno yang kader Partai Gerindra.
Menanggapi hal tersebut, Wasekjen PPP Ahmad Baidowi membantah tiga pasangan calon gubernur DKI yang merupakan non kader partai merupakan suatu bukti adanya kelemahan kaderisasi di tiap partai maupun seluruh partai politik minim figur yang dapat 'dijual' untuk warga Ibu Kota. Dia menilai, justru hal itu patut dipuji untuk partai politik karena mengusung calon non politisi.
"Jadi partai politik salah satu kuncinya adalah melakukan rekruitmen politik. Partai politik ini bersifat terbuka, memberikan ruang yang sama besar baik sesama kader maupun non kader untuk berkompetisi menjadi pemimpin di Ibu Kota. Jadi tidak bisa dipandang sebagai kegagalan politik," kata Baidowi usai mengisi sebuah diskusi di Jakarta, Senin (26/9).
Politikus PPP ini menambahkan, partainya yang memutuskan menjadi salah satu pengusung pasangan Agus-Sylviana membuktikan bahwa partai politik legowo memilih calon non kader demi membuka ruang untuk maju Pilkada melalui partai politik.
"Dipandang sikap kelegowoan parpol untuk memberikan kesempatan yang sama besar ke publik," katanya.
Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, poros Cikeas yang diisi oleh Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP telah mengambil pertimbangan yang sangat matang dalam mengusung putra sulung SBY tersebut di Pilkada DKI. Dengan kata lain, dia juga membantah bahwa Agus Yudhoyono merupakan 'kelinci percobaan' oleh ayahnya sendiri, yaitu SBY.
"Kalau ada yang beranggapan seperti itu (Agus eksperimen Cikeas) ya silahkan, namanya anggapan. Karena kita memutuskan Mas Agus dengan pertimbangan yang matang. Diskusinya panjang. Sekitar semingguan," tandasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN
Sejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaPPP Merasa Terhormat Disambangi Prabowo, Siap Pindah Koalisi?
PPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.
Baca SelengkapnyaPDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrat Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri, Airlangga: Kader Golkar Bisa Ditempatkan di Mana Saja
Kendati demikian, Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaAdik Prabowo Diusulkan Maju Jadi Cagub Sulut, Ini Kata Pengamat Politik
Adik Prabowo Didorong Maju Jadi Cagub Sulut, Ini Kata Pengamat Politik
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya