PPP Muktamar Pondok Gede: Nabi Ada yang Ngaku Palsu, Apalagi Ketua Umum

Merdeka.com - Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, tidak ada masalah dengan pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai PPP kubu lain. Dia menegaskan, dualisme PPP sudah selesai dengan pengakuan hukum atas PPP Muktamar Pondok Gede.

Pengakuan tersebut juga sudah ditunjukkan kehadiran Sekjen PPP Muktamar Jakarta Sudarto di Mukernas V PPP.

"Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah selesai, persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja," ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (15/12).

"Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu aja. Nabi aja ada yang ngaku palsu, apa lagi ketua umum," imbuhnya.

Awiek menegaskan, tidak ada pula istilah Muktamar islah. PPP akan menggelar Muktamar pada akhir tahun 2020. Dia menegaskan tidak bisa disebut Muktamar untuk islah.

Dia juga tidak khawatir apabila dualisme partai mengganggu pencalonan Pilkada. Sebab, dalam aturan yang bisa mencalonkan dalam Pilkada hanya partai yang punya SK Menkumham.

"Yang penting PPP hanya satu yg diakui negara dan ikut pemilu. Kami tidak khawatir ada yang ngaku-ngaku," ucapnya.

PPP Minta Pemerintah dan DPR Kaji Pemilu Serentak

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis meminta agar pemerintah dan DPR dapat mengkaji ulang sistem Pemilu serentak hingga penetapan kursi.

"Sistem penetapan kursi berdasarkan kuota hare dan penetapan calon terpilih berdasarkan sistem proporsional tertutup," katanya.

Selain itu hasil dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke V tersebut, dia juga meminta agar pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.

"Pengawasan internal guna mencegah korupsi dan narkoba, termasuk menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum," papar dia.