PPP Kritik Kepatuhan KAMI Terhadap Protokol Pencegahan Covid-19
Merdeka.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyinggung pemerintah soal pengananan Covid-19. Wasekjen PPP, Achmad Baidowi, meminta KAMI sadar diri lantaran acara deklarasi kemarin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, ramai masyarakat yang dilihat tidak mematuhi protokol kesehatan.
"Kalau enggak salah kemarin menyoroti pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19, salah satu penanganan Covid-19 itu adalah memperhatikan protokol kesehatan," kata Awiek sapaan akrabnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Anggota DPR ini tidak ingin KAMI bicara tidak sesuai perbuatan. Awiek ingin KAMI bercermin pada diri sendiri.
"Kira-kira, kemarin acara itu sudah memenuhi protokol kesehatan tidak? Ya kan? jangan sampai, kita ibarat menunjuk seseorang, tidak sadar tiga jari yang lain nunjuk kita diri sendiri," ujarnya.
Menurutnya, kritik yang bagus perlu konsistensi dalam perbuatan. Apalagi kritikan terhadap penanganan Covid-19.
"Muatan kritikannya adalah penanganan Covid yang lemah dan segala macam itu, ya itukan perlu konsistensi, kita bertindak sesuai perbuatan, jangan hanya ngomong," pungkasnya.
Sebelumnya, KAMI membuat delapan poin untuk pemerintah dan DPR. Dalam poin kedua, KAMI menuntut pemerintah agar bersangguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIa membagikan kisahnya berjuang dengan kondisi sakit. Untungnya keluarganya tetap setia mendampingi.
Baca SelengkapnyaAHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPelaku tawuran dipastikan akan ditindak secara tegas, bahkan mereka yang diamankan akan diberi sanksi tambahan berupa pencabutan bantuan sosial biaya pendidikan
Baca Selengkapnyaeks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca SelengkapnyaMunir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaArief menilai, pendekatan kampanye riang gembira lebih efektif daripada kampanye politik identitas.
Baca Selengkapnya